Kontroversi masih terus bergulir mewarnai rencana DPRD DKI Jakarta yang ingin melakukan pengadaan pin emas sebagai tanda pengenal untuk para anggotanya.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:17 WIB
WowKeren - Rencana DPRD DKI Jakarta untuk memberikan pin emas sebagai tanda pengenal bagi para anggotanya menuai kontroversi. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD justru menolak pin tersebut karena dianggap sebagai penghamburan uang.
Demokrasi Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah mengatakan bahwa pihaknya berencana akan mengembalikan pin emas tersebut. "Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja," kata Ima dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (23/8).
Namun, jika pin tersebut bisa dijual kembali maka ia berencana untuk menyumbangkan hasilnya ke salah satu aplikasi sosial yang ia kelola. "Saya lihat dulu peraturannya, apakah bisa jadi hak milik atau tidak. Kalau jadi hak milik, saya akan sumbangkan ke Jangkau-nya Pak Ahok," ujar Ima.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Anggota DPRD DKI terpilih dari PSI Idris Ahmad menilai bahwa pengadaan pin emas tidak memberikan pengaruh yang substantif pada kinerja anggota DPRD.
"Pengadaan pin emas tidak berpengaruh substantif kepada kinerja DPRD ke depan," kata Idris, Rabu (21/8). "Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat."
Ia menilai tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus terbuat dari emas. Bahan lain yang lebih terjangkau juga bisa dipakai seperti kuningan yang sudah diterapkan di daerah-daerah.
"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif," tegas Idris. "Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?”
Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak keberatan memakai pin dari kuningan. "Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ucap Idris.
(wk/zodi)
