Menurutnya pengadaan mobil dinas akan berguna bagi aset negara dan bisa dimanfaatkan hingga beberapa tahun ke depan. Ia lalu membandingkan rencana ini dengan pengadaan sejumlah event internasional.
- Elvariza Opita
- Jumat, 23 Agustus 2019 - 15:01 WIB
WowKeren - Belakangan polemik pengadaan mobil dinas baru untuk jajaran pemerintah tengah disorot. Diketahui pemerintah berencana mengucurkan dana Rp 147 miliar demi membelikan kendaraan baru untuk Presiden Joko Widodo dan para menterinya.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru memberikan tanggapan santai. Bila biasanya Fadli terkesan "menyudutkan" pemerintah, kali ini ia justru menyetujui wacana itu. Sebab, menurutnya, mobil yang digunakan para menteri sudah berusia sepuluh tahun.
"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenance-nya justru memakan biaya," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8). "Saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah. Tapi setahu saya mobil yang dipakai ini dari tahun 2009, jadi usianya sudah sepuluh tahun."
Ia lantas membandingkan pengadaan mobil ini dengan biaya yang harus digelontorkan demi menyelenggarakan gelaran internasional. Salah satunya pertemuan IMF-Bank Dunia yang digelar di Bali pada Oktober 2018.
Untuk diketahui, biaya hampir Rp 1 triliun harus disiapkan demi Indonesia menjadi tuan rumah dalam agenda tersebut. Menurut Fadli, bila dibandingkan dengan agenda IMF-Bank Dunia, pengadaan mobil dinas baru lebih "masuk akal" dan berwujud. Apalagi, mobil-mobil tersebut bisa menjadi aset negara yang berguna 5-10 tahun ke depan.
"Tahun lalu misalnya, ada penyelenggaraan yang namanya World Bank-IMF Meeting saja itu habis kurang-lebih hampir Rp 1 triliun. Iya kan?" tutur Fadli, dilansir dari Detik News. "Ini Rp 147 (miliar), masih mending ada mobilnya. Yang dulu sisanya apa itu? Hasilnya apaan tuh yang IMF-World Bank yang hampir Rp 1 triliun tahun lalu?"
"Ya maksud saya masih ada barangnya, masih kelihatan. Dan mungkin masih bisa dipakai 5-10 tahun yang akan datang," imbuhnya. "Tapi kalau yang boros itu ya seperti waktu World Bank Meeting itu, yang di Bali, bulan Oktober 2018. Itu baru menurut saya pemborosan. Masak, pertemuan begitu aja hampir Rp 1 triliun?"
Di sisi lain, sejumlah pihak menentang rencana pengadaan mobil dinas baru ini. Seperti PSI dan PKS yang kompak melempar kritikan keras terhadap rencana tersebut.
(wk/elva)
