Ekonom Elim Salim meminta pemerintah untuk mendengarkan opsi lain terkait wacana pemindahan ibu kota baru. Menurutnya, alasan yang dipaparkan pemerintah terkait wacana tersebut mencerminkan tindakan yang tidak bertanggung jawab.
- Wahyu
- Sabtu, 24 Agustus 2019 - 09:36 WIB
WowKeren - Ekonom Senior, Elim Salim menilai alasan Pemerintah memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan adalah hal yang keliru. Maka dari itu, ia meminta Presiden c=Joko Widodo] untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
Elim Salim bahkan merasa perlu memohon ke Presiden untuk mendengarkan opsi lain tentang rencana pemindahan ibu kota tersebut. "Maka saya merasa perlu memohon kepada presiden, please bisa tidak mendengar opsi lain," katanya, Jumat (23/8).
Kemudian, ia menjabarkan alasan yang dipaparkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN atau Bappenas) terkait pemindahan ibu kota justru mencerminkan sikap pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, terdapat 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan terbesar di Jakarta.
Bappenas sendiri menyatakan jika porsi Produk Domestik Bruto (PDB) di Jawa sebesar 58,49 persen terhadap PDB nasional. Namun mereka juga mengatakan jika Pulau Jawa tengah menghadapi krisis ketersediaan air bersih, ancaman gempa bumi, rawan banjir, hingga kemacetan transportasi.
Menurut mantan Menteri di era Soeharto tersebut, seluruh alasan yang disebutkan oleh Bappenas seharusnya menjadi cambuk untuk pemerintah untuk mengurangi masalah di DKI Jakarta. "Saya rasa ini tidak bertanggung jawab. Sikap pemerintah saya seharusnya kalau ada persoalan, tugas perencana adalah memecahkan soal bukan lari dari persoalan," katanya.
Tak hanya itu, Elim Salim juga mengkritik terkait penggunaan dana yang cukup besar guna menyukseskan mega proyek tersebut. Ia menilai jika dana jumbo sebesar Rp 466 triliun tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pembangunan 2020-2045.
Salah satunya seperti meningkatkan kualitas SDM Sumber Daya Manusia. Pasalnya, Indonesia sendiri diperkirakan akan menghadapi demografi pada periode 2020-2040.
Terkait bonus demografi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah menyatakan bahwa pada tahun 2030 angkatan usia produktif atau 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang. Jumlah tersebut mewakili 68 persen dari total populasi Indonesia, sedangkan angkatan tua usia 65 tahun ke atas hanya sekitar 9 persen.
(wk/wahy)
