Bendera tersebut dianggap 'terlarang' lantaran merupakan simbol perjuangan Papua Merdeka. Namun atribut terkait justru terang-terangan ditunjukkan dalam aksi massa di depan Istana Merdeka.
- Elvariza Opita
- Kamis, 29 Agustus 2019 - 17:41 WIB
WowKeren - Masalah rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang dua pekan lalu memang berujung pada sejumlah polemik lain. Mulai dari kerusuhan di Bumi Cenderawasih yang menelan korban jiwa, hingga tuntutan referendum yang kencang disuarakan beberapa hari belakangan.
Demi menyuarakan tuntutan referendum inilah sejumlah mahasiswa Papua di Jawa nekat menggelar aksi massa, salah satunya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Yang menarik perhatian publik adalah keberadaan Bendera Bintang Kejora ikut dikibarkan dalam aksi tersebut.
Menanggapi pengibaran bendera itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akhirnya angkat bicara. Gerah dengan kenekatan massa tersebut, Tito memerintahkan agar Kapolda Metro Jaya tetap menegakkan hukum. Apalagi karena Bendera Bintang Kejora merupakan simbol perjuangan Papua Merdeka.
"Ada juga peristiwa pengibaran bendera (Bintang Kejora) di Jakarta. Saya sudah perintahkan Kapolda (Metro Jaya) tangani," tegas mantan Kapolda Papua itu di Mabes Polri, Kamis (29/8). "Tegakkan hukum sesuai apa adanya. Kita harus hormati hukum."
Untuk diketahui, aksi massa digelar oleh sejumlah mahasiswa Papua di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa Papua berunjuk rasa menggaungkan tuntutan referendum sembari mengibarkan Bendera Bintang Kejora.
Tak hanya itu, sejumlah massa terlihat mengenakan baju dan atribut bernuansa Bintang Kejora di tubuhnya. Aksi ini terbilang nekat, lantaran sebelumnya aparat polisi yang berjaga sudah melarang massa mengenakan atau membawa atribut Bintang Kejora.
Tak hanya soal referendum, orator aksi juga dengan lantang mengecam tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Selain itu, massa juga menolak perpanjangan Otonomi Khusus di Papua. Ketimbang diperpanjang, mereka lebih memilih referendum agar bisa menentukan nasib mereka sendiri.
Di sisi lain, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan bahwa wacana referendum sebenarnya sudah sejak lama digaungkan masyarakat setempat. Menanggapi permintaan itu, Lukas pun mengaku sudah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya masalah referendum merupakan kewenangan negara.
(wk/elva)
