Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut bahwa terdapat kelompok yang menjadi dalang di balik konflik Papua dan menjadikan isu politik identitas sebagai pemicunya.
- Wahyu
- Senin, 02 September 2019 - 15:02 WIB
WowKeren - Demo yang berkepanjangan di Papua yang kini sudah mereda kini mulai diselidiki oleh pihak aparat. Dari hasil penyelidikan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), diduga terdapat provokator yang menyulut aksi yang disebabkan oleh kejadian rasisme di Surabaya dan Malang itu.
Mendukung hasil penyelidikan aparat tersebut, Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth juga menyatakan bahwa ada kelompok yang "menunggangi" konflik Papua ini. Berdasarkan analisisnya, kelompok yang "menumpangi" protes warga asli Papua itu, menggunakan isu politik identitas untuk menyulut aksi masyarakat.
"Sesegera juga harus ditangkap master mind-nya," ujar Adriana Elisabeth yang dilansir oleh Tirto pada Selasa (2/9). "Orang Papua tidak pernah melakukan (aksi) seperti ini. Kalau demo-demo (menuntut) merdeka itu sudah biasa, bukan isu baru. Itu justru tidak relevan untuk konteks ini."
Adriana menjelaskan bahwa sejauh ini ada empat kelompok di Papua yang memainkan isunya masing-masing. Pertama, ada kelompok massa yang pro kemerdekaan Papua dan bergerak dengan isu anti-rasialisme yang kemudian diarahkan ke isu kemerdekaan. Kedua, kelompok milisi barisan merah putih dengan semangat Pro-NKRI. Ketiga, kelompok nusantara yang sebagian besarnya pendatang dengan isu perekonomiannya. Terakhir adalah kelompok yang tak teridentifikasi dan mendadak ikut-ikutan.
Menurutnya, situasi yang terjadi di Papua saat ini bukanlah persoalan baru. Demo yang berujung pada perusakan berbagai fasilitas publik itu merupakan tumpukan persoalan yang kebetulan dimanfaatkan oleh dalang dari kericuhan tersebut.
Dugaan adanya keterlibatan jaringan internasional itu sebelumnya sudah diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka mengungkapkan adanya dugaan soal "penumpang gelap" di balik kerusuhan Papua.
Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah kerusuhan Papua ini Tito berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan BIN. Ia juga menyatakan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan kerusuhan ini telah diketahui identitasnya.
Sejauh ini, Tito yang merupakan eks Kapolda Papua ini telah mengirimkan 6.000 personelnya di Papua dan Papua Barat. Selain itu, untuk mengamankan dan memastikan kondisi di Tanah Papua, Jendral Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sepakat untuk menjaga dan memastikan kondisi Tanah Papua dengan berkantor sementara di Papua. Keduanya akan berada di Papua selama kurang lebih sepekan.
(wk/wahy)
