Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya sebut kawasan kumuh sudah tinggal 43,46 hektare di tahun 2019. Rencananya pemerintah kota berencana untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh skala lingkungan prioritas di 21 kelurahan juga tahun ini.
- Wahyu
- Selasa, 03 September 2019 - 15:20 WIB
WowKeren - Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menyatakan bahwa luas kawasan kumuh di Kota Pahlawan tinggal 43,46 hektare pada 2019. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan jika tahun ini pemerintah kota berencana untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh skala lingkungan prioritas di 21 kelurahan.
"Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan (penanganan) sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 hektare," kata Andi, Selasa (3/9), dilansir Antara.
Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Tahun 2015. Hal ini dilakukan guna menuntaskan penanganan kawasan kumuh yang ada di Surabaya.
"Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman," ujar Andi. Hal tersebut dikarenakan Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
Sehingga membutuhkan rencana strategi, kebijakan, dan program khusus untuk menuntaskan penanganan kawasan kumuh. "Suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Penanganan kawasan kumuh kota merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya mencapai target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Di lain tempat, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara di forum "Bridge For Cities 4.0" yang digelar oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) atau Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (3/9).
Dari forum diskusi ini setidaknya akan ada 3 fokus. Pertama, pengembangan teknologi digital terhadap pengembangan ekonomi perkotaan. Kedua, mengembangkan potensi teknologi digital dalam penerapannya di dunia industri. Dari eco-design sampai pemasaran ulang produk industri itu.
Dan ketiga, membahas bagaimana peran pemerintah menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan perkotaan melalui eco-design. Juga peran pemerintah soal perputaran ekonomi terintegrasi di sebuah perusahaan dan kota-kota, memanfaatkan hubungan baik secara digital maupun jaringan konvensional.
(wk/wahy)
