Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menyebut bahwa publik perlu diyakinkan soal dampak positif rencana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 03 September 2019 - 16:31 WIB
WowKeren - Media Survei Nasional (Median) baru merilis hasil survei terkait rencananya pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur. Hasilnya, hanya 40,7 persen yang menyetujui rencana tersebut. 45,3 persen responden lain mengaku tidak menyetujui rencana pemindahan ini.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, pun menyebut bahwa publik perlu diyakinkan soal dampak positif rencana pemindahan ini. Penjelasan tersebut bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan kajian akademik yang dikerjakan pemerintah.
"Yang kita butuhkan, masyarakat, itu adalah ini kajian akademik bagaimana, kan itu kita butuhkan, benar enggak ini bisa efisien?" tutur Rico. "Benar enggak dengan dipindahkan Ibu Kota itu segala sesuatunya bisa terjadi lebih baik?"
Rico lantas menyebut bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pemindahan Ibu Kota karena masalah ekonomi. Berdasarkan hasil survei Median, 15 persen responden menilai pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dulu.
"Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran," ujar Rico. "Masalah kesejahteraan, masalah tingkat ekonomi, itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden."
Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan proyek pemindahan Ibu Kota bisa membuat pengeluaran negara bengkak. 9,3 persen responden juga menilai bahwa pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik di Papua terlebih dahulu.
"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua," tutur Rico. "Itu sebenarnya dua alasan utama kenapa akhirnya publik itu melihat bahwa rencana pemindahan ini sebenarnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan dengan segera."
Rico juga menambahkan bahwa 58,6 persen responden menilai ada hal lebih mendesak yang harus dikerjakan pemerintah dibanding pemindahan Ibu Kota. Hal mendesak itu antara lain adalah permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan lapangan kerja.
Sedangkan untuk para responden yang menyetujui rencana pemindahan itu, mereka beralasan pada pemerataan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta, serta sekadar mengikuti keputusan Pemerintah. "Yang menyatakan setuju itu sebenarnya beririsan dengan argumentasi Pak Jokowi pada saat beliau melakukan konferensi pers," pungkas Rico.
(wk/Bert)
