JK Minta Masyarakat Lobi DPR Kalau Tak Setujui Capim KPK Terpilih
Instagram/wapresri.go.id
Nasional

Menurut JK, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan Pansel Capim KPK telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Nantinya DPR RI-lah yang akan menentukan hasil akhir seleksi.

WowKeren - Terpilihnya sepuluh nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai nama-nama tersebut tak memiliki cukup integritas untuk menjadi ujung tombak perjuangan melawan rasuah di Indonesia.

Alhasil banyak pihak yang mengaku menolak atas terpilihnya sepuluh nama tersebut. Mereka juga kompak memprotes Presiden Joko Widodo yang telah menyetujui dan menyerahkan daftar nama tersebut ke DPR RI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun ikut angkat bicara menanggapi hal tersebut. Ia mengaku menghormati hasil kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang telah memilih kesepuluh sosok tersebut.

"Bahwa dia (Pansel) menghasilkan aturan ya memang (sesuai) alur kebijakan. Ada yang senang dan tidak senang, ya enggak apa-apa," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). "Tetapi Pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi dengan pendapatan begitu."

Lebih lanjut, menurut JK, apa yang dilakukan pemerintah dengan membentuk Pansel sudah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ia yakin rekam jejak masing-masing anggota Pansel sangat terjaga.


JK juga memastikan Pansel tak mewakili kepentingan pihak tertentu dalam menyeleksi Capim KPK. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat berhenti merongrong Jokowi untuk menolak nama yang telah dipilih Pansel tersebut.

"Pemerintah bekerja berdasarkan sistem dalam undang-undang," paparnya, dilansir Kompas. "Kalau undang-undang mengatakan bahwa dibentuk Pansel yang dibentuk secara independen, kita bentuk Panselnya dengan independen dan tidak ada orang pemerintah di situ."

Lebih lanjut, menurut JK, seharusnya masyarakat berbalik memberi masukan kepada DPR RI. Pasalnya anggota dewan lah yang pada akhirnya menentukan nama Capim KPK terpilih.

"Pada akhirnya DPR yang menentukan. Kalau mau lobi, ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati," pungkasnya. "Kan DPR milih lima dari sepuluh. Hasil Pansel (diolah) di DPR."

Di sisi lain, pihak DPR mengaku telah menerima surat yang berisi nama sepuluh Capim KPK pada Rabu (4/9). Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyatakan tak ada perubahan atas hasil seleksi Pansel.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru