Masih banyaknya regulasi syarat perizinan yang menyulitkan para investor asing membuat Indonesia harus kehilangan investasi karena kalah dengan sejumlah negara tetangga.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 05 September 2019 - 14:17 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menilai tren investasi di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya Vietnam dan Malaysia. Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Presiden pada Rabu (4/9), dihasilkan satu keputusan penting.
Para menteri sepakat untuk memangkas habis-habisan peraturan perizinan yang dinilai menghambat investasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. "Pemerintah akan benar-benar fokus dalam sebulan dua bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan," kata Darmin.
Ia menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti pemerintah akan mengurangi izin, melainkan memangkas syarat-syarat yang harus dipenuhi. "Tidak mengurangi izin, syaratnya jadi sedikit. (izin) yang penting dipertahankan, yang tidak terlalu penting hilang aja," jelas Darmin.
Selama ini, pemerintah telah melakukan deregulasi terkait perizinan investasi. Namun, hal itu rupanya masih belum cukup sebab hanya menyederhanakan aturan perizinan yang sudah ada. Hal ini berbuntut pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modal di Indonesia. Akibatnya, RI menjadi kalah bersaing dengan negara-negara tetangga.
"Kita harus review habis-habisan," tegas Darmin. "Dan pangkas habis-habisan. Kalau dulu 16 paket kita tidak ubah izin namun caranya kita sederhanakan."
Nantinya, kebijakan tersebut akan dieksekusi melalui penerbitan omnimbus law. Omnimbus law memungkinkan pemerintah untuk membatalkan ketentuan di sejumlah undang-undang. Omnimbus law diharapkan bisa menjadi terobosan untuk melikuidasi syarat perizinan usaha yang ada di berbagi undang-undang sektoral.
Jokoki telah memberikan instruksi kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan inventarisir terhadap aturan-aturan yang menyulitkan para investor. "Masing-masing identifikasi izin tempat dan atau kementerian lain yang ada kaitannya dengan dia. Itu harus dilaporkan," lanjut Darmin.
Sebelumnya, Jokowi sempat kesal dengan banyaknya perusahaan Tiongkok yang merelokasi pabrik ataupun perusahaan mereka ke luar negara. Namun ironisnya, tak satupun dari mereka yang memilih Indonesia sebagai tujuan baru.
"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar," kata Jokowi, Rabu (5/9). "Kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia."
(wk/zodi)
