Ekonom Institute for Development of Economics and Finance mengatakan bahwa pemindahan ibu kota justru dapat berpotensi dalam meningkatkan kesenjangan ekonomi masyarakat.
- Wahyu
- Rabu, 11 September 2019 - 15:41 WIB
WowKeren - Saat ini pemindahan ibu kota negara yang baru masih dalam tahap perencanaan. Ibu kota baru ini dipastikan akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain karena kondisi Jakarta yang diprediksikan sudah tidak layak, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari tujuan pemindahan ibu kota negara.
Akan tetapi, seorang ekonom dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yakni Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan justru dapat memperparah kesenjangan masyarakat sekitar. Hal ini karena pihak yang dipindahkan sebagian besar adalah kelompok kelas menengah di DKI Jakarta.
"Artinya ada gap di sana antara para pegawai atau PNS dengan gaji di atas Upah Minimum Regional dengan penduduk di sekitar lokasi ibu kota baru yang kebanyakan bekerja di sektor komoditas seperti sawit dan batu bara," kata Bhima saat ditemui di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang dilansir oleh Tempo pada Rabu (11/9).
Kemungkinan tersebut diperkuat dengan harga-harga komoditas yang kian mahal akibat sejumlah pelambatan ekonomi global. Lebarnya jurang pendapatan antara PNS dan penduduk lokal menurut Bhima akan memicu tingkat kriminalitas.
Bhima juga membantah pernyataan yang mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru bisa memberikan dampak bagi ekonomi regional. Menurut studi yang telah dilakukan Indef, pembangunan ibu kota baru hanya akan mendorong perekonomian di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Indef memang pernah melakukan studi mengenai dampak perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur pada Agustus lalu. Hasil studi menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen di wilayah tersebut. Selain Kalimantan Timur, provinsi yang mendapat keuntungan dari pemindahan ibu kota adalah Kalimantan Selatan dan Papua Barat.
Dari studi tersebut, Indef menilai sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Hal ini karena anggaran investasi untuk ibu kota baru tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Di sisi lain Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan bahwa perpindahan ibu kota baru akan menyebabkan peningkatan perdagangan di 50 persen wilayah Indonesia. Selain itu, Rudy juga menjelaskan jika ekonomi Indonesia akan tumbuh 0,1 hingga 0,2 persen.
(wk/wahy)
