Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong menyoroti minimnya jumlah investor asing yang mau menanamkan modal mereka ke Indonesia. Ada sejumlah faktor yang memicunya.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 12 September 2019 - 10:52 WIB
WowKeren - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku sudah "mengantongi izin" dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memarahi sejumlah menteri. Hal itu dikatakan Lembong usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).
Ia mengaku mendapat keluhan dari Jokowi. Jokowi mempersoalkan sedikitnya investasi langsung luar negeri di Indonesia akibat banyaknya regulasi yang cukup rumit dan bertele-tele.
"Tadi Pak Presiden ada beberapa hal. Pertama beliau mengeluh," kata Lembong dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (12/9). "Beliau bilang, ini harusnya Kepala BKPM marahin menteri-menteri. Kan FDI tak masuk gara-gara aturan-aturan, syarat yang berlebihan."
Selama beberapa waktu terakhir, Lembong menyoroti fenomena minimnya investor asing yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal itu tak lain disebabkan karena adanya serentetan regulasi yang memberatkan para calon penanam modal.
"Saya sudah dikasih izin pak Presiden untuk marah-marah," jelas Lembong. "Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya angkat suara mengenai hal yang sangat konyol, aturan, syarat yang memberatkan kita semua."
Kepada Lembong, Jokowi juga sempat menanyakan kementerian mana saja yang masih meminta syarat memberatkan sebelum memerikan izin. Ia menilai bahwa para penyelenggara negara sebaiknya menyederhanakan syarat-syarat yang ribet.
"Saya sampaikan sekali lagi dengan penuh hormat," lanjut Lembong. "Semua kementerian lembaga penuh dengan syarat-syarat, izin yang kewajiban-kewajiban yang sebetulnya tidak perlu."
Sebelumnya, Lembong sempat mengungkapkan alasan mengapa tak banyak investor yang melirik Indonesia sebagai tujuan investasi mereka. Salah satunya disebabkan karena perlakuan petugas pajak yang menurutnya semena-mena.
Lembong menilai bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan pemangkasan izin secara besar-besaran. Sebab hal itu mengingat sebentar lagi merupakan peralihan periode pemerintahan.
"Kalau kita bisa memulai periode kedua dengan momentum kuat, reformasi perizinan, reformasi kebijakan ekonomi yang kemudian bisa membuka pintu investasi," terang Lembong. "Inilah momentum positif yang kita harapkan di saat kita meluncurkan periode kedua."
(wk/zodi)
