Presiden Jokowi telah melangsungkan pertemuan dengan 61 Tokoh Papua dan Papua Barat. Sayangnya Pengacara Mahasiswa Papua menyebutkan jika keputusan yang diambil Jokowi ini tindakan yang salah.
- Wahyu
- Jumat, 13 September 2019 - 12:45 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah mengundang 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara pada Selasa (10/9) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan agar Jokowi bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan mencarikan solusi paling memadai.
Menanggapi hal tersebut, seorang Pengacara Mahasiswa Papua, Michael Himan, menilai Presiden RI Joko Widodo telah salah mengambil keputusan dalam pertemuan bersama 61 tokoh Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menyebutkan jika 61 tokoh Papua dan Papua Barat tersebut sebagai tokoh plat merah.
Michael menjelaskan jika ke-61 orang yang diundang tersebut tidak mewakili masyarakat Papua dan Papua Barat. Karena pembicaraann yang dilakukan telah keluar dari substansi permasalahan di sana.
"Jadi itulah pemerintah, saya salut sekali sama Jokowi, tapi dia salah dalam mengambil keputusan untuk menghadirkan orang Papua tersebut. Minta maaf saja tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Michael di Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
Pengacara Mahasiswa Papua itu menyebutkan jika ke-61 orang tersebut tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat Papua, dan bahkan menyebutnya sebagai orang-orang yang hanya memakai souvenir Papua saja.
"Bahwa orang-orang itu ketika pakai souvenir Papua, jangan dianggap semua itu kepala suku, kepala suku itu lahir dari alamiah dari sendiri, yang benar-benar kepala suku akan datang di tengah masalah terus membicarakan kecil dan besar semuanya itulah kepala suku, bukan kepala suku plat merah kayak kemarin," tuturnya.
Michael juga menyebutkan jika 9 poin yang disebutkan tidak terkait sama sekali dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua. "Mau gimana selesaikan konflik Papua, malah keluar dari subtansi masalah, minta pemekaran. Bukan itu, kita sudah minoritas, orang Papua sudah tidak ada di tanah mereka sendiri. Pemekaran untuk siapa?" pungkasnya.
Sebelumnya, ke-61 toko Papua dan Papua Barat yang diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara mengajukan 9 Permintaan. Permintaan tersebut antara lain, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat menjadi 5 wilayah, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga, pembangunan Asrama Nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
Lalu usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN Honorer di tanah Papua, percepatan palapa ring timur Papua, membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua, dan membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.
(wk/wahy)
