Menko Pulhukam Wiranto menyebutkan jika PBB telah mendukung Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu tak ada lagi tuntutan untuk melakukan referendum.
- Wahyu
- Sabtu, 14 September 2019 - 09:52 WIB
WowKeren - Situasi di Papua dan Papua Barat sempat memanas beberapa waktu lalu dikarenakan insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang yang terjadi pada 16 Agustus 2019. Kerusuhan yang terjadi saat itu diikuti dengan tuntutan referendum yang diajukan oleh masyarakat Papua.
Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pendapatnya tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.
Kemudian, Wiranto mengatakan jika ada laporan dari luar negeri terkait hasil pertemuan wakil tetap Indonesia di PBB dengan Sekjen PBB pada 10 september 2019 di New York. Dalam pertemuan tersebut membahas situasi terakhir dan status Papua dari sudut pandang PBB.
"Hasilnya (dari pertemuan PBB), PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (13/9).
Status final Papua bergabung di dalam Indonesia berdasarkan New York Agreement 1962, The Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan resolusi PBB 2524 1969. "Itu sudah jelas bahwa keputusan telah final, tidak ada lagi referendum Papua. Itu referendum yang disetujui sebagian (peserta) Sidang Umum PBB waktu itu," ucapnya.
Wiranto juga mengklaim bahwa PBB melihat kesungguhan Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat selama pemerintahannya. Tak hanya itu, Jokowi juga tak pernah menggunakan cara kekerasan saat berhadapan dengan konflik terkait Papua.
"Maka PBB mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak termasuk tuduhan pelanggaran HAM. Hal ini sudah kami lakukan, mulai dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI dan saya sendiri sudah mengatakan jangan represif," jelasnya.
Tak sampai di situ, Wiranto juga meminta agar aparat untuk tetap persuasif, edukatif, dan kompromi terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat. Terakhir, Menko Pulham tersebut menyatakan jika situasi Papua dan Papua Barat sudah kondusif. Situasi yang kondusif inilah yang membuat pemblokiran layanan internet di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat mulai dibuka secara bertahap sejak tanggal 5 September 2019.
(wk/wahy)
