DPR Tagih Pemerintah Untuk Beri Uang Perbaikan Lift Yang Dinilai Sudah Tua
Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat menagih pemerintah untuk segera memberikan anggaran dana demi memperbaiki lift di gedung DPR yang disebut sebagai alat angkut tua.

WowKeren - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan pemerintah termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Senin (16/9). Agenda rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas tentang anggaran untuk tahun 2020 setelah ditetapkan oleh Banggar.

Pada rapat tersebut, salah satu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Johnny Plate mengeluhkan kondisi lift di gedung DPR yang dinilai sudah tidak layak dipakai. Johnny Plate bahkan menyebut lift di kompleks parlemen dengan sebutan "alat angkut tua".

"Lift yang ada di ruang atau di gedung DPR adalah lift atau alat angkut tua," kata Johnny dalam rapat tersebut. "Saya tidak tahu apakah anggaran lift di sini sudah ada, kalau belum minta tolong diperhatikan."

Johnny menyebut jika kondisi lift di gedung DPR tersebut sudah tua dan dinilai semakin membahayakan pekerja jika masih dipaksa untuk digunakan terus menerus. Dia juga menceritakan pengalamannya saat terjebak selama 30 menit di lift bersama anggota DPR lainnya. Johnny lantas tanpa sungkan meminta kepada Sri Mulyani agar memberikan penambahan anggaran dana untuk perbaikan lift kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.


"Apakah anggaran lift di Sekjen ada atau tidak. Jangan sampai hal fatal terjadi," kata Johnny. "Ini adalah salah satu pusat pengambilan keputusan politik. Saya hanya kasih catatan kalau lift di sini (DPR) adalah aset publik yang harus dijaga dan dilindungi. Hal kecil yang tidak besar bisa berakibat fatal. Ini catatan untuk jadi perhatian."

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya mengatakan jika anggaran terkait gedung DPR pastinya sudah tersedia. Namun karena pengadaan yang belum terjadi maka dana tersebut belum masuk ke APBN 2020.

"Setahu saya sudah dianggarkan untuk lift di DPR, procrument belum terjadi, bukan masalah di APBN," kata Sri Mulyani. "Kendalanya bukan di anggaran tapi di procurement."

Pada rapat kali ini, DPR telah diberikan jatah sebesar Rp5,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp4,28 triliun.

(wk/wahy)

You can share this post!

Related Posts