Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan jika Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi aparat yang tak bisa mengatasi karhutla setelah api padam. Hal ini dilakukan karena tidak tepat jika melakukan pergantian saat keadaan masih genting.
- Wahyu
- Rabu, 18 September 2019 - 11:51 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo terus menerus mendapat desakan untuk mencopot aparat yang masih juga gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. Menanggapi hal itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun turut buka suara.
Meoldoko Memastikan jika Presiden Jokowi pasti akan melakukan evaluasi pangdam dan kapolda yang di wilayahnya terdapat Karhutla. Namun untuk pencopotan tidak dapat dilakukan sekarang karena keadaan api dan titik panas yang menyebar luas dan kabut asap masih pekat.
Menurutnya, pencopotan tersebut akan dilakukan setelah karhutla yang terjadi di sejumlah daerah dapat teratasi. Karena melakukan pergantian pimpinan kepolisian dan TNI di daerah disaat kritis seperti ini bukanlah hal yang tepat.
"Saya mantan panglima, saya tahu bagaimana menghadapi titik-titik kritis itu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9). "Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian."
Moeldoko pun menjelaskan jika pergantian mendadak di tubuh TNI-Polri hanya bisa dilakukan dalam kondisi kejadian istimewa atau luar biasa. Oleh karena itu, ia menilai jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi.
Apalagi jajaran kepolisian dan TNI dibantu BNPB dan lainnya juga masih terus berupaya melakukan pemadaman. "Tapi nanti setelah titik kritis ini dilewati, akan ada evaluasi. Jadi saya pikir ini titik kritis yang perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi, setelah itu baru dievaluasi," katanya.
Tak hanya itu, ia juga menambahkan jika Presiden Jokowi masih terus memantau upaya pemadaman yang dilakukan oleh aparat tersebut. Bahkan Jokowi juga sudah meninjau langsung ke Riau yang menjadi salah satu provinsi yang terdampak karhutla dan kabut asap terparah.
"Di situlah presiden ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa semangat untuk menanggulangi karhutla bukanlah sebuah retorika," ujar Moeldoko. "Itu ditunjukkan agar yang di bawah bekerja keras."
Presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan dan mengancam akan mencopot Aparat yang tak bisa mengatasi karhutla di wilayahnya. Bahkan ancaman Presiden tersebut telah disampaikannya pada tahun 2015 lalu.
Pada Agustus 2019 lalu juga Jokowi mengingatkan sejumlah Aparat mulai Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres jika aturan main tentang pencopotan jabatan tersebut masih berlaku. Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) lalu.
(wk/wahy)
