Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti langkah KLHK yang menyegel sejumlah perusahaan penyebab karhutla. Walhi mempertanyakan kelanjutan proses hukum dari penyegelan tersebut.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 September 2019 - 15:43 WIB
WowKeren - Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan menyegel sejumlah korporasi atau perusahaan yang menyebabkan karhutla.
Langkah pemerintah tersebut mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah, mengatakan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menjamin penegakan hukum.
Rudi mempertanyakan apakah penyegelan tersebut akan ditindaklanjuti. Sebab, bisa jadi penyegelan tersebut hanya upaya untuk membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi puas.
"Kita enggak tahu segel ini bertindaklanjut apa tidak," kata Rudi di Jakarta Selatan, Rabu (18/9). "Atau jangan-jangan segel ini hanya memuaskan rakyat Jambi dalam kesusahan mereka atau segel ini hanya memuaskan Presiden Jokowi."
Oleh sebab itu, Rudi mendesak aparat kepolisian ataupun KLHK untuk lebih terbuka terkait kelanjutan proses hukum korporasi yang disegel. Sebab hal itu untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan adil dan transparan.
Bukan tanpa alasan, Rudi mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut mengingat kejadian 2015 silam. Dari 46 perusahaan yang lahannya terbakar, hanya satu korporasi yang diproses sampai meja hijau.
"Tapi sayangnya, sekarang (lahan) PT RKK itu terbakar lagi," lanjut Rudi. "Kalau Jokowi atau Panglima atau Kapolri ingatkan atau bahkan Menteri KLHK, kita kasih efek jera, efek jera dari mana?"
Lebih jauh, ia mendorong agar negara bersikap lebih tegas dengan mencabut konsesi lahan bagi perusahaan yang terlibat kebakaran. Lalu, tanah konsesi tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola lebih baik lagi.
"Yang menjawab, yang benar, itu cabut, serahkan kepada rakyat," tegas Rudi. "Kami bisa buktikan, kalau rakyat yang mengurus, tidak akan terjadi kebakaran."
Sebelumnya, pemerintah telah menyegel puluhan lahan yang diduga terlibat dalam karhutla. Total ada 42 lahan milik korporasi dan satu lahan milik individu.
(wk/zodi)
