Tuduh Pemerintah RI Langgar HAM, Vanuatu dan Kepulauan Solomon Laporkan Isu Papua ke PBB
Dunia

Negara Vanuatu dan Kepulauan Solomon membawa isu papua ke dewan PBB, Kedua negara ini menganggap pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM.

WowKeren - Konflik akibat rasisme masyarakat Papua telah didengar oleh dunia internasional. Rasisme yang dilakukan oleh sejumlah oknum di Jawa Timur terhadap masyarakat Papua itu mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Papua. Akibatnya, pemerintah sempat melakukan pemutusan koneksi internet sementara di Papua dengan alasan untuk mencegah hoaks menyebar.

Dua negara di kawasan Samudra Pasifik yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengangkat isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua ke Dewan HAM PBB yang berada di Jenewa Swiss. Kedua pihak tersebut menuduh pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak memberi izin kepada Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) PBB untuk mengunjungi Papua.

Mereka juga mengungkapkan bahwa apa yang terjadi Provinsi Papua dan Papua Barat sangat memprihatinkan. Sebab, mereka menduga telah terjadi pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga diskriminasi rasial di Papua.


"Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," sebut Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas seperti dikutip dari Radio New Zealand pada Kamis (19/9). "Kami menyerukan agar Komisioner dan Pemerintah Indonesia mempercepat pengaturan waktu untuk menilai situasi terkini yang ada dan melaporkannya Dewan HAM untuk dipertimbangkan."

Menjawab tuduhan tersebut, Perwakilan Tetap RI untuk Markas PBB di Jenewa, Swiss (PTRI Jenewa) merespons langkah Vanuatu dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mempolitisasi isu HAM di Papua. PTRI mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan penanganan kasus dugaan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Terkait rencana kunjungan KTHAM, PTRI Jenewa menyampaikan bahwa pada saat kunjungan KTHAM Zeid Ra'ad Al Hussein ke Indonesia Februari 2018, Pemerintah Indonesia telah secara terbuka mengundang KTHAM Zeid untuk mengunjungi Papua. Akan tetapi, sehubungan dengan ketatnya jadwal KTHAM Zeid, pihaknya mendelegasikan rencana kunjungan tersebut ke Kantor Regional KTHAM di Bangkok.

"Pada saat ini, dipahami bersama juga antara KTHAM Michelle Bachelet dengan Pemerintah Indonesia bahwa kunjungan akan tetap dilakukan oleh perwakilan KTHAM di Bangkok," ungkap PTRI yang dilansir oleh Liputan6. "Pemerintah Indonesia dan perwakilan KTHAM di Bangkok tengah mengkoordinasikan lebih lanjut pelaksanaan kunjungan sesuai dengan waktu dan pengaturan yang disepakati bersama."

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait