PM Mahathir Mohamad mengaku ingin setiap perusahaan untuk bertanggung jawab atas risiko usaha mereka, bahkan ketika imbas tersebut dirasakan di luar Malaysia.
- Elvariza Opita
- Jumat, 20 September 2019 - 14:56 WIB
WowKeren - Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sebagian wilayah Indonesia memang menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, apalagi karena asap hasil karhutla disebut-sebut "sambangi" wilayah mereka.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pun buka suara. Dalam keterangannya, Mahathir mengaku siap membantu Indonesia dengan cara memberi sanksi tegas kepada perusahaannya yang menjadi biang kerok karhutla.
Menurut Mahathir, pihaknya sedang mempertimbangkan penerapan undang-undang untuk menghukum perusahaan Malaysia yang sebabkan karhutla. Mahathir ingin agar perusahan-perusahaan yang memicu krisis kabut asap tersebut bertanggung jawab sepenuhnya.
"Jika mereka tidak mau mengambil tindakan (bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi)," kata Mahathir kala ditemui wartawan usai meluncurkan Kerangka Kerja Kebijakan Luar Negeri Malaysia Baru di Putrajaya, Kamis (19/9). "Kami mungkin harus mengesahkan undang-undang yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran di properti mereka bahkan jika itu di luar Malaysia."
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) mengaku telah menyegel lima perusahaan asing yang diduga menjadi penyebab karhutla. Dari kelima perusahaan tersebut, empat di antaranya merupakan milik Malaysia.
"PT Hutan Ketapang Industri (milik) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (milik) Malaysia di Sanggau," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, Jumat (13/9). "PT Sukses Karya Sawit (milik) Malaysia di Ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi (milik Malaysia) di Melawi, ini yang disegel."
Pernyataan resmi Siti ini pun sempat ditanggapi oleh Malaysia. Menteri Industri Primer Malaysia, Teresa Kok, menilai tudingan Indonesia kepada negaranya sangat serius. Tak hanya itu, Teresa pun menilai tuduhan itu dapat mempengaruhi stabilitas Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
(wk/elva)
