Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, bahkan ingin menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kejahatan penyalur beras miskin (raskin).
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 21 September 2019 - 11:05 WIB
WowKeren - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengungkap oknum yang membuat beras Bulog terkesan tak berkualitas. Oknum-oknum tersebut juga membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias beras miskin (raskin).
Karena geram, Buwas juga mengingatkan para oknum tersebut bahwa dirinya adalah mantan Kabareskrim. Sehingga dirinya tidak bisa ditipu.
"Dia tidak memperhitungkan bahwa yang Dirutnya Bulog ini mantan Kabareskrim kan, gitu kan, mantan polisi lah," ujar Buwas dilansir detikFinance pada Sabtu (21/9). "Jadi ditipu kayak apapun pasti tahu."
Menurut Buwas, selama ini oknum-oknum tersebut selalu bersembunyi. "Nah sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah nyaman dengan proses itu, dia selalu bersembunyi," tutur Buwas.
Saat ini, Buwas menyebut bahwa timnya di lapangan juga masih mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. "Sehingga nanti terjawab apa yang selama ini didengungkan Bulog seperti itu tidak menyajikan yang berkualitas, Bulog menipu, berasnya jelek yang dikasihkan ke masyarakat, itu tidak benar semua," tegas Buwas.
Selain itu, Buwas juga membocorkan modus oknum kejahatan di penyaluran raskin ini. Mereka mengisi karung merek Bulog dengan beras lain yang berkualitas rendah. Dengan kata lain, ada pihak yang sengaja memfitnah beras produksi Bulog tak layak konsumsi.
"Sekarang saya bocorkan sedikit bahwa ada penjualan karung-karung kemasan yang sama dengan merek-merek termasuk mereknya Bulog. Nah itu dijualbelikan, ya, terus diisi beras semau-maunya," jelas Buwas. "Jadi itu yang memfitnah Bulog salah satunya, dikasih beras jelek. Karena kantongnya merek Bulog maka langsung orang berasumsi bahwa itu produk Bulog yang berkutu, jelek, bau dan lain-lain."
Oleh sebab itu, Buwas ingin melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut persoalan ini. Buwas ingin agar induk oknum ini terungkap.
"Bila perlu nanti saya mohon untuk bekerja sama dengan KPK karena harus sampai induknya ya," pungkas Buwas. "Karena ini nilai besar ya, karena di undang-undang itu KPK kan Rp 1 miliar ke atas harus ditangani oleh KPK ya."
(wk/Bert)
