Situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dibajak sejak Minggu (22/9) terkait protes tentang penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU).
- Wahyu
- Senin, 23 September 2019 - 15:25 WIB
WowKeren - Situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dibajak pada Minggu (22/9) dan masih belum bisa diakses hingga saat ini. Pembajakan ini diketahui sebagai aksi protes yang dilakukan oleh pihak yang merasa kecewa pada pengesahan revisi Undang-Undang KPK.
Sebelumnya DPR dan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi Undang-Undang KPK (UU KPK) baru pada rapat paripurna yang diadakan hari Selasa (17/9). Keputusan ini telah memicu kontroversi dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang menilai jika pengesahan ini sebagai upaya untuk melemahkan kinerja KPK selaku lembaga independen yang bertugas untuk memberantas kasus korupsi.
Pembajakan pada situs Kemendagri ini dilakukan dengan metode deface. Peretas telah mengubah halaman awal situs Kemendagri dengan laman hitam yang berisi tulisan tentang protes terkait disahkannya revisi UU KPK kepada Presiden Joko Widodo. Peretas juga menambahkan sebuah foto yang berupa nisan dengan tulisan "RIP KPK".
"KAU ITU PEMIMPIN, YANG GAJI KAU ITU KAMI. SEHARUSNYA KAU MENURUTI APA KEINGINAN KAMI, BUKAN KEINGINAN MEREKA YANG BERDASI!!!," tulis hacker situs Kemendagri. "SUARA RAKYAT KAU BATASI, SEMUA KAU ANGGAP MAKAR DAN DIKRIMINALISI, KAU HANYALAH BONEKA YANG DIIKAT TALI, TAK LEBIH DARI KOMEDI!!!".
Sementara itu saat ini Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan jika pihaknya telah mengusut dan mengantongi identitas dari pelaku peretasan tersebut. Dirinya juga menegaskan jika peretasan ini sama sekali tidak mempengaruhi data kependudukan yang disimpan dan hanya mengubah tampilan awal situs website saja.
"Oh sudah. Sudah kami lihat Kominfo, Cyber Mabes Polri, untuk minta tolong. Sudah jelas tanggalnya dan hari apa, jam berapa, arahnya dari daerah mana, sudah ketahuan (pelakunya). Sekarang sudah canggih," ujar Tjahjo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Senin (23/9). "Nggak ada (pengaruh dengan seluruh data kependudukan). Hanya itu (berpengaruh dengan tampilannya) saja."
(wk/wahy)
