Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengaku siap jika ada mahasiswa yang ingin berdebat mengenai rancangan revisi undang-undang yang dianggap kontroversial.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 24 September 2019 - 19:07 WIB
WowKeren - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly ikut angkat bicara menanggapi ramainya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa menggelar demo untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang atau RUU yang digulirkan oleh pemerintah.
Yasonna mengingatkan agar mahasiswa tidak terbawa situasi. Sebab tidak menutup kemungkinan, ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik tertentu.
"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana ya, di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik," kata Yasonna di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). "Saya berharaplah kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa rendong oleh agenda-agenda politik yang nggak bener."
Lebih lanjut, jika mahasiswa kurang sepakat dengan RUU yang digulirkan pemerintah mereka bisa menanyakannya. Setiap warga negara memang berhak menyuarakan aspirasinya namun tidak dengan merobohkan pagar.
Ia mengaku siap jika ada mahasiswa yang ingin berdebat terkait RUU tersebut. "Kalau mau debat, kalau mau bertanya tentang RUU, mbok ya dateng ke DPR, dateng ke saya, bukan merobohkan pagar," tegas politikus PDIP tersebut.
Sebelumnya, mahasiswa yang melancarkan aksi di depan gedung DPR nekat merangsek masuk dengan menggulung kawat berduri yang sebelumnya telah dipasang oleh petugas. Mereka menuntut agar polisi mau memanggilkan pimpinan DPR. Jika tidak, mereka mengancam akan masuk ke dalam gedung.
Seperti diberitakan, aksi turun ke jalan dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah wilayah di tanah air pada Selasa (24/9). Selain mahasiswa, masyarakat yang berasal dari golongan petani juga mengambil langkah sama untuk menyuarakan aksi mereka.
Di depan Istana Merdeka, para petani tersebut secara simbolik menyobek sertifikat tanah pemberian Jokowi. Selama ini Jokowi memang kerap membagikan sertifikat gratis ke para warga. Namun, hal itu dianggap belum mampu mewujudkan reformasi agraria yang selama ini kerap digaungkan oleh pemerintah.
(wk/zodi)
