Presiden Joko Widodo ikut berbela sungkawa terhadap kematian dua mahasiswa yang menjadi korban tewas dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara untuk menolak sejumlah RUU.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 27 September 2019 - 13:49 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan bela sungkawa terhadap dua mahasiswa yang tewas usai aksi unjuk rasa di gedung DRRD Sulawesi Tenggara, Kendari. demo tersebut digelar untuk menolak RKUHP dan RUU kontroversial lain.
"Innalillahi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/9). "Saya atas nama pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Randi dan Yusuf (dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari)."
Dua korban tersebut adalah Muhammad Yusuf Qardawi dan Himawan Randi. Keduanya berstatus mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jokowi menyebut dirinya telah memerintahkan agar dilakukan investigasi lebih lanjut terkait kematian dua mahasiswa tersebut.
"Saya juga sudah sejak awal ulangi ke Kapolri agar jajarannya tidak represif. Saya perintahkan dilakukan investigasi dan jajarannya," tegas Jokowi. "Karena Kapolri bilang tidak ada apapun dalam demo ini bawa senjata. Jadi, akan ada investigasi lebih lanjut."
Jokowi berdoa agar keluarga korban yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan Yang maha Kuasa. "Semoga yang diperjuangkan keduanya jadi kebaikan bangsa ini dan mendapat tempat yang baik. Mulia di sisi-Nya," ujar Jokowi.
Terkait apakah ada kemungkinan polisi melanggar prosedur hingga melakukan tindak represif terhadap mahasiswa, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut. "Ini kan menyangkut ribuan personel dan ini juga sampai sekarang belum tahu, sebelum investigasi," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik meminta agar Jokowi mau mengambil langkah tegas untuk menyikapi insiden ini. Erna meminta agar Jokowi mencopot Menkopolhukam Wiranto dari jabatannya. Sebab, Wiranto telah dianggap gagal dalam mengantisipasi persoalan politik dan keamanan.
"Kami selaku anggota Komisi Hukum DPR RI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto," tutur Erma Ranik, dalam keterangannya pada Jumat (27/9). "Karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya."
(wk/zodi)
