Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii untuk menanggapi pernyataan Joko Widodo yang menyatakan bahwa dirinya berkomitmen menjaga demokrasi.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 27 September 2019 - 16:57 WIB
WowKeren - Anggota Komisi III DPR sekaligus Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafii melayangkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Syafii menilai bahwa Jokowi sebagai presiden belum sepenuhnya paham mengenai demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi jauh dari kata "menjaga" demokrasi. Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Jokowi yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.
"Tapi kok itu masih jadi pilihan rakyat. Kita anggota DPR pernah diancam dijemput paksa, itu terjadi di era Jokowi," kata Syafii di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (27/9). "Siapa bilang dia jaga demokrasi? Jokowi enggak ngerti demokrasi."
Adapun kritikan pedas tersebut disampaikan ke Jokowi bukan tanpa alasan. Tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa pendemo sama sekali tidak mencerminkan ditegakkannya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Bahkan, dua orang mahasiswa dilaporkan tewas saat mengikuti demo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak hanya itu, Syafii juga menyinggung kembali aksi represif aparat keamanan di sekitar Kantor Bawaslu, Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Selain banyak masyarakat ditangkap, aksi demo tersebut juga memakan korban.
"Kemudian (Jokowi) jaga demokrasi, demokrasi apa yang dijaga?" tegas Syafii. "Kebebasan berpendapat? Sejak 21-22 Mei ditembak-tembaki juga. Ditangkapi. Dia menunjukkan arogansi kekuasaan."
Padahal, aksi demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi warga negara kepada pemerintah. Hal itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Sedangkan tugas polisi adalah untuk mengawal aksi tersebut.
Tindakan represif terhadap massa aksi justru menunjukkan adanya abuse of power. Ia menuntut agar aparat yang terbukti melakukan kekerasan untuk ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
"Ini sikap yang harus dievaluasi oleh pemerintah kita, karena ini sudah abuse of power," tegas Syafii. "Kita ingatkan kepada Kapolri untuk bertindak tegas terhadap anggotanya, harus berpedoman pada perundang-undangan, jangan sikap emosional, karena ini kepentingan bangsa dan negara."
(wk/zodi)
