Gubernur DKI Anies Baswedan membantah kabar yang menyebutkan bahwa KJP milik para pelajar akan dicabut jika mereka mengikuti demonstrasi dan berujung kriminal.
- Wahyu
- Rabu, 02 Oktober 2019 - 13:27 WIB
WowKeren - Demonstrasi mahasiswa di gedung DPR yang juga diikuti oleh para pelajar setingkat SMA di Jakarta menimbulkan berbagai dilema. Pasalnya, usia mereka masih dianggap di bawah umur dan wajib dilindungi oleh pihak sekolah dan pemerintah meskipun berbuat onar.
Untuk mencegah adanya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Ratiyono pun menegaskan jika pelajar melakukan tindakan kriminal dalam aksi tersebut, maka Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dimiliki oleh pelajar tersebut akan dicabut.
Akan tetapi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara tegas membantah kabar tersebut. Hal ini karena menurutnya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuat para pelajar tetap melanjutkan sekolahnya.
“Tidak ada (pencabutan)," ujar Anies pada Rabu (2/10). "Begini jadi, siswa KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan hingga tuntas.”
Anies sendiri mengaku bahwa ancaman pencabutan KJP itu tak pernah ada di pikirannya. Apalagi, ia berpendapat bahwa pencabutan KJP justru akan membuat anak keluar dari sekolah. Menurutnya, langkah yang dilakukan kepada pelajar tersebut seharusnya adalah pembinaan dan dialog.
“Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP," tuturnya uang dilansir oleh Kumparan. "Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka didik lebih jauh. Bukan hanya diberhentikan.”
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Ratiyono yang per hari ini sudah pensiun memang mengatakan jika pelajar yang mengikuti demo dan berujung kriminal KJP-nya akan dicabut. Akan tetapi, jika pelajar hanya sekedar mengikuti aksi demonstrasi, mereka akan dinasihati.
"Kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP," ujar Ratiyono yang dilansir dari CNN Indonesia pada Selasa (1/10). "Tapi kalau sifatnya ikut-ikutan, kena sanksi dari kepolisian, kita nasihati, dan KJP-nya tetap jalan."
(wk/wahy)
