Istana Minta Masyarakat Beri Kepercayaan Pada DPR Baru
Nasional

Pihak Istana telah meminta agar masyarakat memberikan kepercayaan kembali kepada seluruh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru periode 2019-2024 usai dilantik.

WowKeren - Pihak Istana Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah meminta agar masyarakat menaruh kepercayannya kembali kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru. DPR Republik Indonesia sendiri baru saja menjalani pelantikan untuk periode 2019-2024 pada Selasa (1/10).

Paramono Anung ini mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan mereka kepada DPR baru ini yang memang sejauh ini belum mulai bekerja. Menurut Pramono, masyarakat berhak mengkritisi namun tetap harus memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anggota DPR untuk membuktikan kapasitasnya serta terus memperbaiki diri.

Tak hanya mengajak masyarakat untuk kembali percaya pada DPR, Pramono juga meminta media massa untuk bersikap adil dan berhati-hati dalam menuliskan pemberitaan agar tidak menyebabkan berbagai kekeliruan pandangan yang bisa diserap oleh masyarakat. Pramono juga sama sekali tidak mempermasalahkan kritik-kritik dari masyarakat kepada pemerintah yang menurutnya sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia.

"Sehingga yang perlu dijaga adalah agar DPR baru sebelum bekerja, boleh dikritisi, tapi juga harus diberi kepercayaan melakukan perbaikan diri," kata Pramono di kantornya, Jakarta pada Rabu (2/10). "Karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar kan lebih banyak hoaksnya. Mereka belum baca substansinya."


Sebelumnya gelombang demonstrasi besar-besaran telah melanda Indonesia akibat penolakan masyarakat pada sejumlah RUU yang dinilai sangat kontroversi seperti RUU KPK dan RUU KUHP. Aksi unjuk rasa ini seolah menjadi ledakan masyarakat setelah DPR nekat mengesahkan RUU KPK dan akan kembali mengesahkan RUU KUHP yang dinilai masih penuh dengan pasal-pasal yang cacat.

Menanggapi desakan masyarakat yang terus terjadi, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan dibahas kembali oleh DPR pada periode selanjutnya. Presiden Jokowi juga telah mengadakan diskusi dengan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa terkait RUU KUHP agar tidak menimbulkan kecurigaan kembali.

"Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi lebih baik dikeluarkan," kata Pramono. "Bagaimana pun jangan ada pasal yang multitafsir dalam pelaksanaan seperti UU ITE yang bisa multitafsir. Dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat."

Terakhir Pramono juga membela Ketua DPR RI yang baru Puan Maharani dari kader PDIP yang dinilai dapat melemahkan kinerja anggota dewan ini . "Mau ketua DPR PDIP atau apa, enggak ngaruh. Dan sekarang ini masyarakat memiliki kebebasan memberi kritik. Kemarin Ketua DPR dari Golkar, sama aja. Toh bagian dari koalisi," ujar Pramono.

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait