Gubernur Jateng itu menilai Gibran punya banyak kesempatan untuk menjadi pejabat publik. Namun menurutnya untuk mengemban amanah sebagai kepala daerah diperlukan background dan penyesuaian tertentu.
- Elvariza Opita
- Rabu, 09 Oktober 2019 - 17:58 WIB
WowKeren - Rencana putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wali Kota Solo periode 20202-2025 tampaknya belum surut. Kendati telah "ditolak" PDI Perjuangan, yang notabene merupakan kendaraan politiknya, Gibran tetap tak kehilangan semangatnya untuk bertarung di kontes politik yang melambungkan nama ayahnya itu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun angkat bicara soal niat teguh Gibran itu. Menurutnya tak ada yang salah dari keinginan Gibran untuk terjun ke dunia politik praktis, termasuk di Pemilihan Walkot Solo.
"Setiap orang berhak jika ingin maju Pilwalkot," kata Ganjar, Selasa (8/10). "Siapapun boleh saja berkontestasi dalam dunia politik."
Namun Ganjar tampaknya "tak benar-benar setuju" dengan rencana Gibran tersebut. Pasalnya Ganjar lantas memberikan sejumlah saran. Salah satunya yaitu agar Gibran, yang notabene masih sangat muda, mempersiapkan diri dengan lebih matang sebelum menggeluti aktivitas politik.
"Perlu mempersiapkan diri kalau ingin nyemplung di politik," jelas politikus PDIP itu, dilansir dari Kompas. "Misalnya mencari pengalaman dengan jadi pengurus atau magang, bisa juga jadi aktivis politik, akan jauh lebih baik."
Ganjar tak menampik peluang Gibran untuk menjadi pejabat publik terbuka lebar. Namun demikian, untuk menempati jabatan tertentu memang dibutuhkan ilmu pengetahuan khusus dan memerlukan penyesuaian.
"Kalau mau masuk ke jabatan tertentu memang harus punya background ilmu khusus," paparnya lebih lanjut. "Jadi rasanya butuh waktu untuk menyesuaikan."
Namun demikian Ganjar mengaku tak keberatan, atau bahkan menolak, niat Gibran untuk masuk ke dunia politik. Terkait dengan kelanjutan rencana Gibran menjadi orang nomor satu di Solo pun, ungkap Ganjar, akan diputuskan oleh DPP PDIP.
Di sisi lain, rencana pencalonan Gibran ini menuai beragam komentar, salah satunya terkait dinasti politik. Hal ini seperti diungkapkan oleh founder Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari.
Namun pandangan ini dimentahkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB, Daniel Johan, mengaku tak setuju apabila langkah Gibran dianggap sebagai wujud dinasti politik.
Lewat pernyataannya, Daniel seolah mensinyalkan kesiapan PKB dalam mendukung langkah pencalonan Gibran. Sikap PKB ini diketahui sejalan dengan sejumlah partai lain, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Golongan Karya (Golkar).
(wk/elva)
