Golkar Dukung Gibran Maju Pilkada Solo, Sebut Banyak Dinasti Politik yang Berhasil
Nasional

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mendukung langkah Gibran Rakabuming untuk maju ke Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Ia juga sempat menyinggung soal isu dinasti politik dengan mengatakan bahwa banyak dinasti politik yang berhasil.

WowKeren - Isu terkait majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming ke Pilkada Solo 2020 tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Bahkan Gibran secara resmi telah menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menyikapi hal itu, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung langkah Gibran untuk maju di Pemilihan Wali Kota Solo 2020 mendatang. Menurutnya keinginan putra sulung Presiden Jokowi itu adalah haknya sebagai warga negara Indonesia.

"Partai Golkar sendiri akan mendukungnya dengan memperhatikan hasil survei dan mengikuti mekanisme internal Partai Golkar dalam pencalonan kepala daerah," kata Ace, Kamis (10/10). Lebih lanjut, Ace menilai jika tak seharusnya pencalonan Gibran ini menjadi persoalan mengingat langkah Gibran untuk maju tak bertentangan dengan undang-undang.

Tak hanya itu, Ace pun turut menanggapi soal isu dinasti politik yang sempat santer terdengar belakangan ini terkait rencana Gibran maju ke Pilkada Solo tersebut. Menurutnya, adanya dinasti politik tidaklah melanggar hukum.


"Soal penilaian dinasti politik, tak perlu dipersoalkan selagi tidak tidak menggunakan cara-cara yang dilarang secara hukum," jelas politikus Golkar itu. "Selagi rakyat menghendaki dan dilakukan dengan cara yang demokratis, ya tidak apa-apa. Banyak dinasti politik yang juga dinilai berhasil. Yang penting jangan melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan dan tidak korupsi."

Sebelumnya, Lembaga survei Indo Barometer menyebutkan bahwa fenomena majunya Gibran ke Pilkada Solo 2020 ini akan memunculkan anggapan dinasti politik dimana keluarga menjadi penerus untuk jabatan publik. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Founder Indo Barometer M Qodari.

"Mau nggak mau orang akan membaca seperti itu," kata Qodari, Rabu (9/10). "Karena dinasti politik terdefinisi di mana keluarga menjadi penerus atau menjadi suksesor untuk jabatan publik terutama kepala daerah dan kepala pemerintahan."

Fenomena dinasti politik sendiri selalu menjadi hal yang memicu perdebatan di Indonesia. Meski ada pihak yang mendukung, tak sedikit pula yang menentang adanya hal tersebut. Sebab orang memiliki penilaian dan argumennya masing-masing.

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait