Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan salah satu konsultan asing ternama kelas dunia dalam proyek pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.
- Wahyu
- Rabu, 16 Oktober 2019 - 16:01 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Proyek besar tersebut tentunya membutuhkan banyak analisis dan persiapan.
Untuk melancarkan proses pemindahan ibu kota baru, Pemerintah Indonesia pun menunjuk lembaga konsultan asing, McKinsey Indonesia, untuk membantu merealisasikan rencana ini. Nantinya, McKinsey akan melakukan studi awal tentang beberapa masalah, termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi apabila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menegaskan bahwa lembaga konsultan tersebut akan menentukan strategi pembangunan ke depan.
"Mereka tidak akan mulai dari nol, karena kami telah melakukan banyak penelitian," kata Rudy yang dilansir oleh Beritatagar pada Rabu (16/10). "Mereka akan menentukan strategi ke depan, itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia."
Nantinya McKinsey akan melakukan masa studi selama tiga bulan. Mereka juga akan melihat skema pendanaan yang dibutuhkan secara detail. Studi tersebut nantinya akan memetakan strategi bagaimana Penajam Paser Utara bisa terhubung dengan kota-kota terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa ia akan bekerjasama dengan perancang tata ruang yang terbaik. Ia pun mengutamakan kolaborasi dengan konsultan internasional yang sudah berpengalaman.
"Kualifikasi perancang tata ruang akan kita cari yang terbaik, sesuai dengan visi masa depan," kata Sofyan. "Tidak harus tenaga impor, kalau ada orang Indonesia lebih bagus tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan-konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam hal pemindahan ibu kota."
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, 19 persen akan dikeluarkan dari APBN. Sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
(wk/wahy)
