Tak Minat Bergabung Dengan Koalisi, PKS: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri
Nasional

PKS kembali menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di oposisi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid pun mengatakan jika Jokowi sudah pusing memikirkan menteri dari parpol koalisinya, karena itu PKS tak tertarik.

WowKeren - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kembali menegaskan bahwa partainya tidak berminat untuk bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan jika Presiden Joko Widodo saat ini tengah pusing memikirkan jatah menteri untuk parpol koalisi.

"Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10). "Kan partai pendukung beliau tidak sedikit."

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi didukung oleh banyak partai politik seperti PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP. Namun, ada beberapa parpol lain yang tak lolos ke parlemen yaitu Hanura, Perindo, PSI, PBB, dan PKPI.

Jumlah parpol pendukung Jokowi akan semakin bertambah jika Gerindra, Demokrat, dan PAN memutuskan bergabung ke koalisi. "Padahal Pak Jokowi sudah bilang komposisi menteri antara profesional partai dan profesional non-partai, yang partai hanya 40 persen," terangnya. "Kalau hanya 40 persen, ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Pasti tidak mudah membagi."


Oleh sebab itu, Hidayat mempersilahkan Jokowi untuk memilih nama-nama menterinya dari parpol koalisi. Karena PKS tak berminat untuk masuk ke kabinet dan menyatakan tetap akan menjadi oposisi.

"Kami selalu menyampaikan kursi menteri selalu dibagi kepada partai pendukung Pak Jokowi saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon. Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi," paparnya.

Sebelumnya, Hidayat juga menegaskan bahwa PKS tak takut meskipun sendirian berada di oposisi. "Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin," ujar Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). "Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet, berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani."

Hidayat juga menjelaskan pentingnya oposisi dalam demokrasi. Karena pemerintah memerlukan checks and balances dalam menjalankan tugas. "Kami ini bukan menantang atau tidak. Tapi logika politik adalah jelas demokrasi memerlukan checks and balances," jelasnya.

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait