Partai Demokrat menilai bahwa urusan terkait komposisi kabinet menjadi kewenangan presiden sepenuhnya sehingga mereka memilih untuk tak berpolemik lebih jauh.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 17 Oktober 2019 - 20:49 WIB
WowKeren - Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir ikut memberikan masukan terkait komposisi kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia berharap agar Jokowi memilih orang-orang yang sudah terbukti menunjukkan jerih payahnya untuk memenangkan Paslon 01 saat Pilpres lalu.
"Saya selalu bilang, siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin," kata Erick di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). "Dan yang penting punya track record yang baik."
Terkait hal ini, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan. Jansen mengatakan bahwa terkait siapa yang akan menduduki kursi kementerian hal itu merupakan kewenangan presiden. Soal pernyataan Erick yang ingin agar kursi kabinet diisi oleh mereka yang sudah "berkeringat", Jansen pun menyinggung Golkar dan PPP. Kedua partai tersebut saat Pilpres 2014 tidak mendukung Jokowi-JK namun tetap mendapat kursi di kementerian.
"Soal menteri dan pengisian kabinet ini kan macam-macam pertimbangan presiden sebelum memutuskannya ya," kata Jansen, Kamis (17/10). "Misalnya saja, di 2014 kemarin Golkar, PPP dan PAN kan tidak mendukung Pak Jokowi namun masuk kabinet."
Meski demikian, Jansen menyebut bahwa partainya tak ingin lebih jauh berpolemik terkait komposisi kabinet di pemerintahan periode kedua Jokowi. Demokrat, dikatakannya, akan menyerahkan itu semua kepada Jokowi selaku presiden.
"Kalau sikap kami Partai Demokrat tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam polemik pembahasan terkait soal-soal kabinet ini ya," lanjut Jansen. "Biarlah itu sepenuhnya jadi kewenangan Pak Jokowi. Mau milih siapapun terserah pada beliau."
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief menyatakan bahwa urusan kabinet menjadi kewenangan presiden yang mana hal itu tidak bisa diintervensi.
"Iya kalau kita sih pada dasarnya, ini (penyusunan kabinet) kan hak prerogatif presiden," kata Syarief, Kamis (17/10). "Kita tidak banyak... kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden lah. Hak prerogatif presiden itu nggak bisa diikutcampuri."
(wk/zodi)
