Ibu Kota Bakal Pindah Ke Kaltim, Suku Dayak Minta Tanah 5 Hektare Per-KK
Nasional
Ibu Kota Baru Indonesia

Suku Dayak yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian merasa terancam lantaran lahannya berpotensi 'direbut' demi memuluskan rencana pindah Ibu Kota. Oleh karena itulah mereka meminta kompensasi.

WowKeren - Fokus pembangunan Indonesia tentu akan terfokus ke Kalimantan Timur lantaran rencana pemindahan Ibu Kota. Diketahui sedianya pusat administrasi Indonesia akan dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai, Kaltim.

Maraknya pembangunan tentu berpotensi menjepit posisi masyarakat adat Dayak. Sebab tanah dan hutan adat akan semakin menyempit seiring dengan lahan yang diperlukan.


Oleh karena itu, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas pun angkat bicara. Menurutnya perlu ada kompensasi atas rencana pemerintah tersebut terhadap masyarakat dayak.

Menurut Dagut, perlu ada jaminan atas tanah dan hutan adat yang diberikan kepada masyarakat dayak. Tak tanggung-tanggung, ia meminta masyarakat diberikan lahan seluas lima hektare sebagai tanah adat dan sepuluh hektare sebagai hutan adat.

"Itu artinya bahwa masyarakat kita menginginkan bagaimana masyarakat kita mempunyai tanah lima hektare tiap kepala keluarga yang diberikan sertifikat gratis oleh pemerintah," ujarnya dalam sebuah forum seminar di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Kamis (17/10). "Dan setiap desa memiliki hutan adat minimal sepuluh hektare yang juga diberi legalitas."

Menurutnya, lahan masyarakat selama ini banyak yang menghilang akibat meluasnya perkebunan kelapa sawit. Ia berharap pemberian jaminan atas lahan ini dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat Dayak.

Kendati demikian, Dagut mengaku pihaknya tak akan mampu mengolah lahan itu sendiri. Oleh karena itu, nantinya mereka akan menggandeng investor untuk menggarap lahan tersebut.

"Maka tidak berlebihan masyarakat Dayak menuntut lima hektare tiap kepala keluarga diberikan sertifikat gratis dari lima hektare dibuat produktif," jelasnya, dikutip dari Detik Finance, Jumat (18/10). "Kita menyadari mungkin kita tidak mampu menggarap lima hektare tapi kehadiran investor bisa dibuat kerja sama sehingga masyarakat menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya."

Terkait hutan adat, Dagut pun meminta agar pihaknya menjamin empat hak masyarakat adat. Yakni berburu, memungut hasil hutan, meramu, dan keperluan religius.

Di sisi lain, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kaltara juga pernah menyampaikan hal serupa. Mereka meminta agar pemerintah lebih memerhatikan suku Dayak yang merupakan kaum minoritas di Kaltim, apalagi di tengah potensi "banjirnya" kalangan pendatang bila Ibu Kota jadi dipindahkan.

You can share this post!

Related Posts