Keluarga Orang Hilang Tolak Prabowo Gabung Jokowi, Gerindra: Kami Sudah Capek
Nasional

Dilihat dari perolehan suara Pemilu, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yakin bahwa masyarakat bisa menilai dan tidak mudah terpengaruh dengan tuduhan miring semacam itu.

WowKeren - Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menyatakan tak rela jika Partai Gerindra ikut merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka tak ingin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dilibatkan dalam pemerintahan.

Sebab, mereka menilai bahwa Prabowo terlibat dalam kasus dugaan penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998 lalu. Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman buka suara.

Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya sudah lelah dengan tudingan-tudingan miring semacam itu. Sebab berdasarkan putusan pengadilan, Prabowo divonis tidak bersalah terkait kasus penghilangan paksa.

"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu," kata Habiburokhman, Jumat (18/10). "Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum."


Ia yakin bahwa masyarakat bisa menilai dan tidak mudah terpengaruh dengan tuduhan miring semacam itu. Hal itu bisa dilihat dari perolehan suara Partai Gerindra dalam dua Pemilu terakhir.

"Kami yakin rakyat tidak terpengaruh dengan tuduhan tanpa dasar," tegas Habiburokhman. "Buktinya, suara Pak Prabowo dan Gerindra konsisten di level atas pada dua pemilu terakhir."

Lebih jauh, Gerindra menyerahkan urusan komposisi kabinet kepada Jokowi selaku presiden. Sebab urusan kabinet memang menjadi wewenang penuh presiden. Menurutnya, Gerindra akan fokus untuk melayani rakyat.

"Kita abaikan saja, kita fokus kerja-kerja melayani rakyat karena minggu depan AKD DPR insyaallah sudah terbentuk," lanjut Habiburokhman. "(Soal kabinet) kita serahkan ke Pak Jokowi karena itu hak prerogatif beliau."

Sebelumnya, Ikohi mengingatkan Jokowi agar tidak melibatkan Prabowo dalam pemerintahan periode berikutnya. "Karena akan menghambat upaya-upaya pengungkapan penyelesaian kasus pelanggar HAM," sebut Sekjen Ikohi Zaenal di gedung HDI Hive, Menteng, Jumat (18/10).

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait