Ingin Investasi Nendang, Jokowi Justru Dikritik Tak Singgung Masalah Korupsi Saat Pidato
AP Photo/Achmad Ibrahim
Nasional

Padahal, tingkat korupsi yang masih tinggi dianggap menjadi salah satu penyebab utama melemahnya iklim investasi di Indonesia yang kerap disoal lantaran masih kalah dengan negara-negara lain.

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan sejumlah hal dalam pidatonya usai dilantik pada Minggu (20/10). Namun, pidato tersebut justru mendapat kritikan.

Adalah Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyayangkan bahwa Jokowi tidak menyinggung masalah korupsi di Indonesia. Padahal, pemberantasan korupsi yang baik bisa mendukung kepastian iklim investasi di dalam negeri. Sekjen FITRA Mishbah Hasan menilai bahwa korupsi yang tak kunjung usai merupakan masalah utama investasi.

"Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Amin," kata Misbah melalui siaran pers. Senin (21/10). Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi."

Misbah menilai bahwa jumlah korupsi yang tinggi ikut andil dalam menghambat investasi di Indonesia. Hal ini kontradiktif mengingat keinginan Jokowi di periode kedua ini adalah menggenjot investasi. Dalam pidato yang disampaikan Jokowi terkait investasi, Misbah juga melihat bahwa Jokowi tidak berperspektif pada lingkungan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Oleh sebab itu, ia mendorong agar presiden lebih getol mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak mana pun," tuturnya.

Sementara itu, hal tersebut juga harus didukung dengan peran Aparatur Sipil negara (ASN). Ia berharap agar para ASN bisa menunjukkan dedikasi untuk mengabdi pada negara dengan tidak terlibat kasus korupsi. "Berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN," ucapnya.

Sebelumnya, kritik juga datang dari Komnas HAM. Komnas HAM menyayangkan pidato Jokowi yang tidak menyinggung masalah penuntasan isu pelanggaran HAM. Hal ini juga dianggap ironis mengingat Indonesia baru saja mendapat kepercayaan untuk diangkat menjadi anggota Dewan HAM PBB.

"Ya pasti sangat menyayangkan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Senin (21/10). "Kita baru saja berjuang untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, tapi begitu terpilih malah Presiden tidak serius menempatkan isu HAM sebagai isu strategis nasional. Kan ini kontradiktif."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait