Ketum Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut akan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet Jokowi kali ini. Keputusan tersebut membuat KontraS kecewa hingga melontarkan sindiran soal Jokowi yang bagi-bagi kursi menteri.
- Nidya Putri
- Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:58 WIB
WowKeren - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan menjadi menteri pertahanan di kabinet Joko Widodo periode mendatang. Menanggapi kabar tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutarakan kekecewaannya.
Terkait keputusan yang diambil Jokowi tersebut menurt mereka hanyalah sebagai sikap bagi-bagi jabatan saja. "Jika benar Prabowo ditempatkan untuk menjadi Menhan, ada dua kecenderungan," ujar peneliti KontraS, Rivanlee Anandar, senin (21/10).
"Pertama, penempatan tokoh dalam kabinet kali ini hanya menegaskan bahwa Jokowi hanya bagi-bagi kursi semata berbasis koalisi tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan profesionalitas," lanjut Rivanlee. "Kedua, Jokowi hanya memikirkan soal 'stabilitas' agar tak ada lagi 'konflik' antar kubu yang dapat mengganggu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan."
Labih lanjut, Rivanlee mengaku pesimis jika Jokowi akan menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) jika Ketum Gerindra tersebut bergabung dengan pemerintah. Hal ini, serupa dengan sikap Jokowi memilih Wiranto sebagai Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) periode sebelumnya.
Hal ini dikarenakan keduanya adalah perwira tinggi ABRI masa Orde Baru, yang dinilai KontraS bertanggung jawab atas beberapa kasus HAM. "Penempatan Prabowo dalam kabinet (Menhan) juga sinyalemen tegas bahwa hak asasi manusia sebetulnya tidak pernah menjadi perhatian presiden, setelah pada periode sebelumnya ia memilih Wiranto jadi Menkopolhukam," terangnya.
Bagi Kontras sendiri, ada dua masalah dalam militer di Indonesia. Yaitu masalah non-job perwira dan kekerasan yang dilakukan oleh TNI.
"Dengan memilih Prabowo di Menhan, kami mengkhawatirkan dua persoalan tersebut, terutama kekerasan tidak menjadi bagian dari reformasi militer ke depannya, mengingat rekam jejak sebagai terduga pelanggar HAM melekat pada Prabowo," kata Rivanlee.
Sebelumnya, Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta Jokowi agar tidak menjadikan orang-orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM dalam kabinetnya, contohnya yakni Wiranto dan Prabowo Subianto.
"Jokowi harus benar-benar perhitungkan, ini tidak menempatkan orang-orang seperti Wiranto dalam kabinetnya, termasuk Prabowo," kata Feri di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat pada Senin (21/10). "Dia bertanggung jawab atas kasus penghilangan orang secara paksa."
(wk/nidy)
