Sri Mulyani mengaku akan kembali menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Jilid II Jokowi. Hal ini menjadikannya Menkeu selama 3 periode berturut-turut, ia pun merasa terhormat mendapatkan kesempatan ini lagi.
- Nidya Putri
- Selasa, 22 Oktober 2019 - 15:08 WIB
WowKeren - Sri Mulyani Indrawati terlihat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini (22/10). Usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani terang-terangan mengaku akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Sri Mulyani pun megaku bahwa ia merasa terhormat karena kembali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinetnya di periode 2019-2024. "Buat saya ini adalah suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung dan membantu bapak presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan cita-citanya," kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).
Sebelumnya, mantan Pelaksana Bank Dunia itu pernah berada di posisi yang sama pada periode 2005-2010 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian, pada 2016-2019 juga sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
"Beliau (Presiden Jokowi) meminta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya," ujar Sri Mulyani. Untuk kebijakan bidang keuangan pada periode selanjutnya, ia mengaku akan tetap terbuka atas dinamika yang terjadi.
"Saya rasa kita tetap terbuka terhadap dinamika yang ada, tidak ada kebijakan yang sifatnya adalah statis," jelasnya. "Jadi kita harus terus melihat dinamika dari kondisi ekonomi, unsur dari resource, sumber daya yang kita miliki dan apa-apa yang perlu ditingkatkan."
Dalam pertemuan yang berdurasi 1,5 jam dengan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani mengaku banyak berdiskusi mengenai sasaran ekonomi pemerintahan 2019-2024. Salah satunya seperti menciptakan lapangan kerja jadi bagaimana terus mendorong perekonomian kita agar mampu meningkatkan kualitas penciptaan kesempatan kerja.
"Dari sisi usaha kecil menengah, yang ingin didorong melalui kebijakan dan tentu saja dari sisi makro ekonomi, current account deficit dan trade deficit, jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi serta kebijakan lain yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UMKM," paparnya.
Adapun sasaran lain, eksekusi anggaran dengan baik di tingkat kementerian lembaga atau daerah. "Cita-cita bapak presiden untuk membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang semakin baik dengan birokrasi yang efisien bersih dari korupsi dan juga sisi kemampuan ekonomi kita tumbuh dan berkualitas secara inklusif jadi bagaimana kita betul-betul mendorong program-program peningkatan kualitas SDM karena itu adalah kunci," sambungnya.
(wk/nidy)
