Larang Menteri Punya Visi Misi, PAN Pertanyakan Maksud Demokrasi Gotong Royong Jokowi
Twitter/jokowi
Nasional

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa masing-masing menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri, melainkan mereka harus menjalankan visi dan misi presiden serta wakilnya.

WowKeren - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan maksud demokrasi gotong royong. Sebab hal itu bisa mempengaruhi bagaimana implementasinya di lapangan.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay menegaskan bahwa dalam demokrasi gotong royong, proses pengambilan keputusan melibatkan semua pihak. Namun pada kenyataannya sekarang, pihak yang terlibat hanyalah mereka yang ada di dalam kabinet dan pemerintahan.

"Definisi dan pengertian demokrasi gotong royong sangat mempengaruhi persepsi dan implementasinya di lapangan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10). "Sepintas, demokrasi gotong royong itu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Faktanya, hanya pihak yang masuk dalam kabinet dan pemerintahan yang terlibat secara langsung."

Lebih jauh, Saleh menuturkan bahwa Indonesia mengenal demokrasi multi partai. Ini artinya, masing-masing parpol memiliki pemikiran dan nilai perjuangan yang beragam. "Rasanya agak sulit menggotongroyongkan pembumian masing-masing pikiran, platform, dan nilai-nilai perjuangan partai-partai itu," lanjutnya.


Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan bahwa menteri tidak boleh memiliki visi dan misi masing-masing. Menurut Saleh, hal ini sudah melenceng dari konsep demokrasi gotong royong. Padahal, masing-masing kader parpol yang ada di kabinet Jokowi tentu memiliki konsep dan garis perjuangan sesuai partainya.

"Artinya, pimpinan parpol atau wakil-wakilnya yang ada di kabinet tidak boleh berbagi program sebagaimana yang ada di platform dan garis perjuangan partainya," lanjut Saleh. "Berarti, yang digotongroyongkan itu hanya pemikiran dan gagasan milik presiden dan wakil presiden saja."

Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lainnya. Ia menjelaskan bahwa yang ada di sini adalah demokrasi gotong rotong.

"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (24/10). "Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kaya di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts