Nasional

Empat menteri Kabinet Indonesia Maju diketahui namanya masuk dalam daftar Panama Papers Dan Paradise Papers. Hal tersebut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch hingga mereka menyinggung masalah etik.

• Wahyu
• Selasa, 29 Oktober 2019 - 14:18 WIB

WowKeren - Panama Papers merupakan kumpulan dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Sedangkan Paradise Papers adalah dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonim. Banyak pengusaha yang namanya masuk dalam Panama Papers dan Paradise Papers diketahui telah menggelapkan pajak atas kekayaannya.

Banyak nama petinggi di Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Bahkan, empat menteri dai Kabinet Indonesia Maju diketahui masuk dalam daftar tersebut. Para menteri tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

"Ini sebetulnya hanya reminder bahwa terdapat orang-orang di Indonesia yang tersangkut dalam kasus Panama Papers dan Paradise Papers," tutur Egi di kantor ICW, Kawasan Kalibata, Jakarta pada Senin (28/10). "Saat ini ada empat orang di antaranya yang menjabat sebagai menteri."

Dalam dokumen Panama Papers, Luhut merupakan Direktur sebuah perusahaan cangkang bernama Mayfair International Ltd yang terdaftar di Seychelles pada tahun 2006. Sementara itu, Erick diketahui merupakan direktur dam pemegang saham Vezelay International Corporation yang merupakan perusahaan di British Virgin Islands.

Prabowo masuk dalam dokumen Paradise Papers sebagai direktur perusahaan Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda yang tercatat sebagai penunggak hutang. Selain itu, Johnny G Plate diketahui pernah menjadi pemilik saham Gainsford Capital Lt yang merupakan perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands. Ia juga diketahui menjadi Direktur perusahaan bernama Serenity Pacific yang terdaftar di British Virgin Islands.

Kondisi tersebut kemudian disoroti oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa terpilihnya menteri yang namanya masuk dalam dua dokumen tersebut dapat membuat kasus penggelapan pajak sukar diungkap. Selain itu, ICW menilai bahwa masuknya nama-nama menteri tersebut ke dalam dokumen Panama Papers dan Paradise Papers menunjukan keempat orang tersebut memiliki masalah etik.

Peneliti ICW yang lain, yakni Egi Primayoga pun menyinggung mantan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíd yang berhenti dari jabatannya usai namanya diketahui masuk dalam Panama Papers. "Ada nama perdana menteri Islandia yang tersangkut dan dia mundur karena dia dianggap cacat secara etika. Sedangkan di sini dianggap angin lalu saja tidak ada kelanjutannya," ujar Egi kecewa.