PSI mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalan rencana anggaran tahun 2020 DKI Jakarta. Seperti pengadaan lem aibon yang menelan dana Rp82 miliar, serta yang terbaru pembelian ballpoin hingga Rp124 miliar.
- Elvariza Opita
- Rabu, 30 Oktober 2019 - 16:02 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Indonesia dibuat heboh dengan kejanggalan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ibu Kota. Adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, yang pertama kali membongkar kejanggalan ini.
Lewat akun media sosialnya, William menyampaikan rasa herannya atas sejumlah pengeluaran bernominal besar dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020. Salah satunya adalah pengadaan lem aibon untuk siswa di Ibu Kota yang menelan Rp 82 miliar.
Belum selesai masalah lem aibon, kritikan kembali dilayangkan PSI terkait pengadaan ballpoint. Pasalnya uang sebesar Rp 124 miliar harus digelontorkan demi membeli alat tulis tersebut.
Terbongkarnya berbagai kejanggalan di APBD 2020 DKI Jakarta ini pun menuai beragam komentar. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Menariknya, Yunarto tak hanya menyinggung perihal anggaran yang tidak masuk akal tersebut. Ia rupanya ikut "menyenggol" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan membandingkan pembongkaran kejanggalan anggaran ini dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi "senjata utama" lembaga antirasuah tersebut.
"Pencegahan memang gak semenarik penindakan atau OTT utk ditonton ya...," tulis Yunarto sebagai caption unggahannya. Bersama cuitannya, ia melampirkan tangkapan layar rancangan anggaran pengadaan ballpoint yang mencapai Rp 124 miliar.
"Mata elang" warganet pun tak melepaskan tangkapan layar tersebut. Tak hanya menyoroti dana super besar yang dikucurkan DKI Jakarta untuk mengadakan alat tulis, mereka juga menyasar aspek lain, termasuk koefisien pembelian. Pasalnya dalam gambar tersebut terlihat jumlah pembeli ballpoint tidak dalam satuan genap.
Tak ayal postingan Yunarto pun langsung diramaikan banyak warganet lain. Selain ikut "menyentil" KPK dengan sindiran-sindiran tajam, mereka juga menyoroti berbagai kejanggalan lain. Mereka pun tampak mengaitkan masalah ini dengan hubungan antara Gubernur Anies Baswedan dan penyidik KPK Novel Baswedan.
"Kalau lom ketangkep lom kategori tindak kejahatan. Masih bisa ngeles salah tulis. Harusnya dibiarin dl cair thn depan. Temuan2 dikoordinasikan dgn @KPK_RI Gar Br tankep2in & dimiskiskan. @psi_id @KPK_RI @sahabatICW Model gitu harus dipenjara bukan dicegah," ujar @mne*******nz.
"Seandainya bisa Lolos, kan ada orang dalem yg kasih tahu trik2 nya spy jangan sampai kena OTT.. Mungkin di APBD 2018 dan 2019 bisa lolos, jadi ketagihan mau lagi di 2020. #TabiatMaling," kata @Bo*****B3. "Ini hitungannya semi OTT bukan sih? Tapi oleh netijen haha," imbuh @rea******at.
(wk/elva)
