Politikus PSI William Aditya yang mengunggah kejanggalan APBD DKI Jakarta di media sosial mendapat teguran dari Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Gerindra, Inggard Joshua.
- Elvariza Opita
- Kamis, 31 Oktober 2019 - 16:27 WIB
WowKeren - Belakangan ini rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta terus menuai sorotan. Pasalnya sejumlah kejanggalan ditemukan dalam APBD tersebut dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat serta media sosial.
Sebagai pengingat, berikut adalah sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam rancangan APBD DKI Jakarta. Mulai dari Rp5 miliar untuk lima influencer, Rp73 miliar untuk pembuatan jalur sepeda, Rp82 miliar untuk pengadaan lem aibon, dan yang terakhir Rp124 miliar untuk membeli ballpoint.
Adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya lah yang membongkar kejanggalan-kejanggalan tersebut. Namun rupanya tindakan PSI ini tak melulu menuai respons positif. Tanggapan negatif salah satunya didapat dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Gerindra, Inggard Joshua.
Dalam pernyataan terakhirnya, Inggard menegur William yang membongkar kejanggalan tersebut melalui media sosial. Ia pun meminta William agar lebih menjaga tata krama dan marwah dewan. Menurutnya, bila ada kejanggalan, anggota dewan bisa menyuarakan terlebih dahulu di kalangan internal sebelum disampaikan ke publik.
"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," ujar Inggard dalam rapat anggaran Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10). "Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan. Jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan (tapi) sudah ramai di koran."
Menurut Inggard data yang disebar oleh William itu masih berupa pengajuan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Karenanya, lebih baik disampaikan dalam rapat DPRD terlebih dahulu ketimbang langsung diumbar ke ruang publik.
"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di tv. Boleh saja. Tapi harus jaga tata krama," ujar Inggard, dilansir dari CNN Indonesia. "Itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif."
Politikus Gerindra itu pun meminta agar anggota DPRD memaksimalkan forum-forum yang ada untuk menyisir soal anggaran. Ia tak ingin sesama anggota DPRD justru berdebat di forum publik.
"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini," imbuhnya. "Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar."
(wk/elva)
