PKB Soal Wacana Larangan Cadar: Menag Pelajari Dulu Radikalisme
Nasional
Larangan Cadar PNS

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Yaqut Cholil Quomas menilai bahwa tidak ada kaitan antara gaya berbusana (memakai cadar) dengan paham radikalisme yang dianut seseorang.

WowKeren - Wacana larangan untuk mengenakan cadar yang digulirkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi menuai pro kontra. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan agar Fachrul tak terlalu mengurusi gaya berbusana masyarakat.

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Quomas meminta agar Fachrul mempelajari terlebih dahulu apa itu radikalisme dan terorisme. Hal itu untuk mengetahui seberapa berkaitan antara cara berpakaian orang dengan paham radikalisme yang dianutnya.


"(Menag) pelajari dulu itu, apa itu radikalisme, terorisme," kata Yaqut di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (31/10). "Berhubungan nggak sama cara berpakaian orang? Kalau tidak berhubungan, ngapain sih bikin rencana aturan yang nggak perlu."

Sebab menurut Yaqut, tidak ada kaitan antara gaya berbusana, dalam hal ini cadar, dengan paham radikalisme dan terorisme. Sebab, baik radikalisme maupun terorisme merupakan paham yang tertanam dalam diri seseorang. Untuk itu, ia meminta agar Menag tak buru-buru mengeluarkan aturan itu.

"Menag urus soal ini dulu deh," tegas Yaqut. "Baru nanti kalau memang secara ideologi itu berkaitan antara radikalisme dan terorisme itu berkaitan dengan cadar, baru keluarkan peraturan itu."

Sebab, tidak bisa dipukul rata bahwa orang yang memakai cadar lantas serta merta merupakan penganut paham radikal. "Nah kalau kajiannya nanti nggak berhubungan gimana? Karena banyak orang yang pakai cadar itu moderat juga cara berfikirnya, bukan radikal," imbuh Yaqut.

Menurut Yaqut, cadar merupakan satu dari banyak budaya yang berkembang di Indonesia. Sehingga pemakaian cadar juga harus dihargai. "Indonesia kan dimerdekakan salah satunya oleh ras Arab juga," lanjut Yaqut. "Sah-sah aja dong kalau ada budaya Arab, ada budaya Cina, Jawa dan lainnya. Sebaiknya saling menghargai."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy justru mendukung wacana tersebut. Sebab menurutnya, penggunaan cadar di instansi pemerintah bisa mengganggu pelayanan.

"Saya kira itu ada baiknya kalau ditertibkan," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (31/10). "Karena cadar itu memang untuk tugas-tugas pelayanan mengganggu, kan."

You can share this post!

Related Posts
Loading...