Meski masih dicap sebagai anak baru di pemerintahan, namun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan berhenti untuk terus mengumbar kejanggalan Pemprov DKI Jakarta.
- Ruth Meliana
- Jumat, 01 November 2019 - 12:05 WIB
WowKeren - Anggota DPRD dari fraksi Gerindra Inggard Joshua telah menegur anggota DPRD lainnya dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya lantaran telah mengumbar rencana anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 2020 ke publik. Menanggapi ini, William Aditya menegaskan jika ia tidak akan berhenti mengumbar data Pemprov DKI Jakarta ke publik jika ada kejanggalan.
Sebelumnya rencana anggaran DKI Jakarta 2020 yang baru-baru ini tersebar telah menimbulkan kehebohan publik karena dinilai sangat tidak masuk akal seperti pengadaan lem aibon senilai Rp82 miliar dan ballpoint senilai Rp124 miliar. Terbongkarnya data ini pertama dikuak oleh salah satu kader PSI William Aditya yang menyebarkannya melalui media sosial.
Anggota DPRD dari fraksi Gerindra Inggard Joshua pun langsung menegur William yang mengumbar rencana anggaran ini ke media sosial dalam rapat anggaran. Menurut Inggard, penyebaran itu hanya boleh disebarkan jika sudah dibahas terlebih dahulu di internal dewan. Bahkan Inggard menyindir William sebagai anak baru yang masih perlu belajar tata krama.
"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi, aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," kata Inggard di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10). "Jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran."
"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV," sambung Inggard. "Boleh aja. Tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif."
William pun tidak membela diri dan menerima teguran itu layaknya junior menampung kritik dari senior. "Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya saya terima nasehatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau," kata William.
Walau begitu, ia mengaku tetap akan memperjuangkan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta. Dirinya bersama PSI berjanji akan selalu mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk terbuka pada publik dan segera mengunggah Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar tidak menimbulkan polemik serta kecurigaan.
"Kita harus teguh, kita di sini buat protes kan. Kita protes. Kita jalankan sajalah," ujar William. "Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan. Tapi Gubernur sebelumnya, RKPD 2020 sudah di upload saat pembahasan ini harinya udah ada di website."
(wk/lian)
