Banyak terjadi kejanggalan dalam anggaran DKI Jakarta. Atas hal tersebut, Gembong Warsono yang merupakan anggota DPRD setempat meminta Anies tidak menyalahkan orang lain.
- Wahyu
- Jumat, 01 November 2019 - 12:02 WIB
WowKeren - Baru-baru ini, anggaran DKI Jakarta menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, terdapat beberapa pos anggaran yang tidak wajar. Salah satunya yakni anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 Miliar. Anggaran tersebut pun banyak dikritisi oleh banyak pihak.
Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyalahkan sistem yang ada. Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, Anies justru mengatakan bahwa hal itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Atas tanggapan Anies tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Anies untuk memperbaiki kinerja jajarannya dalam penyusunan anggaran, bukan malah menyalahkan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI. Pasalnya, Anies menilai e-budgeting warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok itu tidak smart.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal. "Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ujar Anies.
Gembong menilai Anies seharusnya jangan menyalahkan orang lain atas kelalaian para jajarannya itu. “Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, malah menyalahkan orang lain,” ujar Gembong yang dilansir dari Kompas pada Kamis (31/10).
Menurutnya, menyalahkan sistem e-budgeting merupakan bukti bahwa Anies tak memahami roh pembentukan sistem tersebut. “Karena sistem perencanaan kita tidak memahami roh-nya. Saya membeli piring, rohnya piring saya tidak tahu sehingga komponen yang ada dalam piring kita tidak pernah tahu,” tuturnya.
Gembong menyarankan bahwa seharusnya ada diklat khusus perencanaan untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Hal ini karena perencanaan dalam Pemprov DKI setiap tahunnya terkesan asal-asalan.
"Kan tadi saya sampaikan, perencanaan kita selalu copy-paste copy-paste," kata Gembong. "Maka, banyak program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan. Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi."
“Anggaran tahun lalu di-copas ke sekarang. Selalu kayak gitu, rutinitas. Seolah-olah program ini program rutinitas,” kata dia. Oleh karena itu, Gembong mendorong Anies untuk membongkar kebiasaan jajarannya dan mengubahnya. “Itu yang harus dibongkar. Pak Anies harus mampu bongkar ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Meskipun begitu, Gembong tetap mengapresiasi rencana mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Namun, harapannya sistem tersebut harus lebih baik dan tetap transparan.
(wk/wahy)
