Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra, telah menyampaikan pengunduran dirinya sebelum pengumuman besaran UMP tahun 2020 pada Jumat (1/11).
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 02 November 2019 - 07:30 WIB
WowKeren - Rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta 2020 diketahui tengah mendapat banyak sorotan. Pasalnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam anggaran tersebut.
Di tengah hebohnya rancangan anggaran DKI, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra, tiba-tiba mengundurkan diri. Sri Mahendra menyusul Kepala Dinas Pariwisata DKI, Edy Junaedi, yang telah mengundurkan diri per 31 Oktober 2019 kemarin.
Pengunduran diri Sri Mahendra ini sempat membuat Gubernur DKI Anies Baswedan terkejut. Anies lantas meminta agar Sri Mahendra menyampaikan sendiri pengunduran dirinya.
Sri Mahendra pun menyampaikan kabar ini sebelum Pemprov DKI mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci perihal pengunduran tersebut dan hanya menuturkan bahwa dirinya mundur lantaran ingin Bappeda DKI lebih baik lagi ke depannya.
"Bapak-ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi," tutur Sri Mahendra di Balai Kota, Jakarta, pada Jumat (1/11). "Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan."
Setelah pengumuman tersebut, Anies pun maju ke podium dan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima pengunduran diri Sri Mahendra. Meski membuatnya terkejut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengaku menghormati keputusan Sri Mahendra.
"Meskipun cukup terkejut sangat, kami menerima permohonan beliau," jelas Anies. "Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi diatas dirinya."
Sementara itu, pengunduran diri Sri Mahendra ini diduga karena adanya sejumlah anggaran yang dinilai janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS). Bappeda DKI sendiri diketahui memiliki peran untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Kadis Pariwisata DKI, Edy Junaedi, disebut mengundurkan diri karena ingin menjadi staf Dinas Pariwisata di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, membantah mundurnya Edy berkaitan dengan isu anggaran Rp 5 miliar bagi influencer yang mempromosikan pariwisata DKI.
(wk/Bert)
