Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan Anies Baswedan butuh pendamping saat tanggapi kejanggalan anggaran DKI Jakarta seperti lem aibon senilai Rp82 miliar.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 02 November 2019 - 09:49 WIB
WowKeren - Bocornya rencana anggaran DKI Jakarta 2020 baru-baru ini seperti pengadaan lem aibon senilai Rp82 miliar dan ballpoint senilai Rp124 miliar telah menggemparkan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantas memberikan tanggapannya terkait skandal anggaran DKI Jakarta ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin menyampaikan sudah seperlunya Anies Baswedan selaku gubernur segera diberikan pendamping agar dapat memaksimalkan kinerjanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Arifin, tidak adanya wakil gubernur telah menjadi salah satu penyebab munculnya rencana anggaran aneh.
Apalagi sepeninggal Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Agustus 2018 karena maju Pilpres, kinerja Anies dinilai banyak terganggu dalam mengelola pemerintahan. Sebagai contoh adalah munculnya kejanggalan dalam anggaran DKI Jakarta ini.
"Puncaknya, terlihat pada penyusunan anggaran 2020 saat ini, yang akhirnya ramai," ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11). "Sudah saatnya, Pak Anies harus ada pendampingnya yang mengerti tentang postur anggaran, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan, sebab kejadian ini tidak ada di tahun sebelumnya."
PKS sebagai partai yang mendukung Anies di Pemilihan Gubernur DKI 2017 berharap agar Anies segera memiliki wakil gubernur. Pasalnya, wakil gubernur dinilai akan sanggup mendampingi Anies dalam mengurus dan memahami segala bentuk pengelolaan anggaran sehingga tidak sampai kecolongan lagi.
Sejauh ini, sejak Sandiaga mundur memang masih belum ada kejelasan lagi siapa yang akan mendampingi Anies. PKS dan Partai Gerindra yang sama-sama memiliki wewenang dalam menyetorkan nawa calon wakil gubernur DKI untuk kemudian disepakati di paripurna DPRD DKI masih belum memutuskan nama.
Terkait munculnya anggaran aneh, Bappeda sendiri bertanggung jawab dalam menyusun RAPBD DKI 2020. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI memang kerap disorot karena dianggap janggal.
Sebagai contoh sebelum ini, anggaran Dinas Pariwisata sempat jadi sorotan terkait adanya rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer. Anggaran itu disebutkan sudah dihapus usai memicu kontroversi.
(wk/lian)
