PSI menjadi pihak pertama yang mengungkap kejanggalan di RAPBD DKI Jakarta 2020, yakni dengan mengunggahnya di media sosial dan menjadi viral. Belakangan upaya PSI itu menuai kritikan banyak pihak.
- Elvariza Opita
- Senin, 04 November 2019 - 08:33 WIB
WowKeren - Beberapa waktu belakangan rancangan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2020 menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya sejumlah kejanggalan ditemukan dalam rancangan anggaran tersebut.
Kejadian itu pun berujung pada berbagai hal. Mulai dari mundurnya dua anak buah Anies, hingga ralat di beberapa poin perencanaan.
Menanggapi hal tersebut, Anies pun sempat angkat bicara. Ia mengimbau agar masyarakat membantu mengoreksi kerja Pemprov DKI Jakarta. Tetapi dengan cara mengoreksi, bukan dengan meramaikan atau memviralkan permasalahan tersebut.
Imbauan Anies ini seolah menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pertama kali mem-blow up masalah tersebut ke muka publik. Sebagai pengingat, pekan lalu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengunggah beberapa kejanggalan di rencana anggaran DKI Jakarta lewat media sosialnya.
Lantas bagaimana pendapat PSI terkait sindiran Anies ini? Ditemui awak media pada Senin (4/11), William pun memberikan klarifikasinya.
"Kami (sebenarnya) nggak mau ramai-ramai. Kami sudah bersurat sejak awal bulan Agustus untuk diunggah ke website, tapi sampai sekaran sudah di-take down semua," ujar William, dilansir dari Detik News. "Apa yang kami lakukan semata-mata menjalankan sumpah jabatan untuk menjaga uang rakyat. Gubernur punya opini seperti itu, hak beliau."
Menurutnya, pihak PSI sudah terlebih dahulu meminta Pemprov DKI Jakarta agar segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020. Bila sudah diunggah, harapannya publik bisa ikut berpartisipasi dalam pembahasan rencana APBD.
"Partisipasi publik dalam setiap pembahasan rencana anggaran sangat penting," ujar William. "Kalau nunggu disahkan sudah telat kasih masukan."
Sebelumnya Anies sempat menyalahkan sistem e-budgeting "warisan" Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun belakangan Anies mengaku akan tetap menggunakan sistem tersebut, tetapi dengan beberapa peningkatan.
"Bukan mengganti ya, ini upgrading," jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11). "Kalau mengganti itu kesannya meniadakan sama sekali. Bukan, (ini) upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter."
(wk/elva)
