Usai Lem Aibon, Kini Dana Rp556 Juta Per RW Kumuh di DKI Ikut Disorot
Nasional

DPRD DKI Jakarta terus melakukan penyisiran terhadap RAPBD 2020. Kekinian DPRD 'memasang mata' pada rencana penataan kampung kumuh yang menelan biaya Rp556 juta per-RW.

WowKeren - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 tengah menjadi perhatian nasional. Pasalnya ditemukan sejumlah kejanggalan dalam RAPBD tersebut, seperti pengadaan lem aibon yang menelan biaya Rp82 miliar atau ballpoint yang menghabiskan dana sampai Rp124 miliar.

Kekinian, anggota DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan perihal konsultasi penataan kampung kumuh yang menelan biaya fantastis. Pasalnya konsultan untuk satu Rukun Warga (RW) kumuh dalam program itu diberi anggaran hingga Rp 556.112.770.

Diungkap lebih detail, biaya sebesar itu terbagi dalam dua kategori, yakni biaya langsung untuk personel dan non-personel. Biaya langsung untuk personel memakan biaya Rp 475.800.000 sedangkan biaya langsung non-personel menghabiskan Rp 29.757.030.

Biaya langsung personel ini terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung non-personel meliputi laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discussion (FGD).

Adalah Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike yang paling vokal mempertanyakan masalah ini. Kendati rancangan anggaran itu masih bersifat sementara dan bisa diubah, ia tetap menilai biaya yang diestimasikan terlalu besar.


"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba?" ujar Yuke dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Antara pada Senin (4/11). "Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?"

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pihaknya setuju dengan rencana penataan kampung kumuh. Apalagi karena sedianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membenahi 200 RW kumuh hingga 2022 mendatang.

Namun ia meminta agar rancangan anggaran tersebut dievaluasi. Apalagi karena menurutnya program penataan kampung kumuh ini masih belum terlihat hasil nyatanya.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti," tegasnya. "Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh."

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Ia mengaku akan meminta penjelasan dari Dinas PUPR terkait program tersebut, apalagi karena dana lebih dari setengah miliar rupiah itu hanya dimanfaatkan untuk pengadaan konsultan.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan pembangunan," tuturnya. "Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?"

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru