Sedianya Menpora Zainudin Amali menginspeksi stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (4/11) kemarin. Namun rencana itu batal usai sang menteri mendapati GBT dalam kondisi terkunci.
- Elvariza Opita
- Senin, 04 November 2019 - 14:00 WIB
WowKeren - Gagalnya inspeksi mendadak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali ke stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur rupanya berbuntut panjang. Tak hanya Kadispora, kejadian ini juga menyeret Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Pasalnya Risma, demikian sang wali kota biasa dipanggil, terancam bakal "disidang" lewat pengajuan hak interpelasi. Ancaman ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Agung Prasojo.
"Ini pelecehan. Pejabat negara datang ke sini (GBT) enggak dibuka," tegas Agung, Minggu (3/11). "(Oleh karena itu) sikap Fraksi Golkar, dalam hal ini, kita akan mengajukan interpelasi."
"Anda bayangkan, ini (menteri), sesuatu ada namanya Republik Indonesia. Mereka harus tahu itu," imbuhnya, seperti dilansir Detik News. "Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia."
Menanggapi "ancaman" tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pun siap pasang badan. Disampaikan oleh Ketua F-PDIP Syaifuddin Zuhri, pihaknya akan mem-back up habis-habisan sang wali kota. Sebab mereka menilai ancaman interpelasi ini terlalu berlebihan.
"Tentu fraksi kami akan mem-back up habis Wali Kota, yang kader PDI Perjuangan," kata Zuhri, Senin (4/11). "Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masak interpelasi hanya karena pintu terkunci."
Apalagi, ujar Zuhri, Humas Pemerintah Kota Surabaya dan pejabat Dispora pun telah mengonfirmasi perihal adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Pasalnya pihak Pemkot mengaku tidak mendapatkan informasi terkait sidak Menpora ke stadion GBT.
Padahal sudah menjadi kebijakan standar bahwa harus ada jajaran dari Pemkot Surabaya yang mendampingi bila sedianya pejabat dari pusat atau provinsi melakukan inspeksi. Oleh karena itu, ia meyakini Menpora bisa memahami situasi yang terjadi.
Zuhri juga mengaku paham atas "emosi" yang ditunjukkan Golkar, sebab sang Menpora merupakan kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun ia menilai hak interpelasi tak semestinya digunakan secara sembarangan, apalagi kalau hanya masalah kunci GBT.
"Kita paham kok kalau Menpora dari Partai Golkar. (Tapi) masak hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi?" pungkasnya. "Saya yakin hanya masalah miskoordinasi."
(wk/elva)
