Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin (4/11).
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 04 November 2019 - 20:58 WIB
WowKeren - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar rapat kerja pertama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2019-2024 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). Adapun salah satu hal yang dibahas adalah mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Dalam rapat tersebut, Sri menuturkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 42,2 triliun untuk realisasi dana desa hingga 30 September 2019. Sayangnya, justru belakangan muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Dikatakan Sri, desa-desa baru tersebut muncul hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
"Karena sekarang ada transfer yang ajeg (rutin setiap tahun) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Sri. "Maka sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (transfer dana desa)."
Untuk itu, Sri akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi. "Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dan setiap tahun," lanjut Sri.
Sementara itu di lain sisi, masih ada banyak desa yang tertinggal meskipun sudah menerima dana dari pemerintah pusat. Padahal, dana desa sendiri dimaksudkan untuk mendorong kemajuan di desa tersebut.
Sri menyebut bahwa desa yang tertinggal di Indonesia jumlahnya masih puluhan ribu. "Untuk dana desa, meskipun sudah berikan tiap tahun masih ada 20.000 desa yang tertinggal," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa perlu adanya identifikasi sebuah desa. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa yang terkirim benar-benar tersalurkan ke yang berhak mendapatkan.
"Sebetulnya ada pembentukan mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa pengurusnya," lanjut Sri. "Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement-statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya dimana dan bagaimana transfernya."
(wk/zodi)
