Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang mengungkapkan kejanggalan RAPBD, William Aditya Sarana, mengucapkan terima kasih atas banyaknya karangan bunga dari publik.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 06 November 2019 - 14:50 WIB
WowKeren - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, kini tengah mendapat banyak sorotan usai membongkar sejumlah kejanggalan RAPBD DKI 2020. William bahkan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD atas tuduhan melanggar kode etik dewan oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.
Meski demikian, dukungan tampaknya terus berdatangan untuk William dan juga PSI. Hal ini dibuktikan lewat banyaknya karangan bunga sebagai bentuk dukungan.
William sendiri lantas memamerkan hal tersebut ke akun Twitter pribadinya. Ia membagikan video yang menampilkan banyaknya karangan bunga hingga sebagian diangkut oleh kendaraan pikap.
"Papan bunga sebagai bentuk dukungan publik terus berdatangan," cuit William pada Selasa (5/11). "Terimakasih sebesar-besarnya."
Sayangnya, cuitan William tersebut ditanggapi sinis oleh politisi Demokrat, Panca Cipta Laksana. Lewat akun Twitter pribadinya, Panca membalas cuitan William tersebut.
Menurut Panca, karangan bunga yang disebut sebagai dukungan publik itu palsu alias dibeli sendiri oleh pihak PSI. Bahkan, Panca juga menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sempat menggunakan cara yang sama.
"Kelakuannya nggak berubah, pake karangan bunga kirim sendiri," balas Panca pada Rabu (6/11). "Persis kayak Ahok dulu."
Sebelumnya, William mengunggah tangkapan layar RAPBD DKI di akun Twitter-nya. Unggahan tersebut kemudian berujung viral dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat.
Namun, aksi William tersebut dinilai telah melanggar perihal tata krama dan etika penyampaian pendapat. Sugiyanto yang melaporkan William ke BK DPRD mengutip Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta I/2014 tentang Tata Tertib.
"Diduga kuat dalam menyampaikan pendapatnya, anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana tidak memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD," jelas Sugiyanto, dilansir dari JPNN, Senin (4/11). "Sehingga menjadi kegaduhan dan opini negatif kepada Gubernur Anies Baswedan."
(wk/Bert)
