Rawan Konflik, Bawaslu Bakal Awasi Khusus Pilkada Papua dan Papua Barat
Nasional

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa baik Papua maupun Papua Barat letaknya jauh sehingga rawan terjadi konflik saat Pilkada.

WowKeren - Pilkada serentak akan dilakukan pada 2020 mendatang. Namun, kondisi masing-masing wilayah memang tidak sama sehingga ada yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama Papua dan Papua Barat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberikan perhatian khusus pada kedua provinsi tersebut. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan bahwa letak propinsi tersebut yang jauh menjadikannya rawan faktor keamanan.


"Untuk Papua dan Papua Barat yang jelas akan menjadi perhatian khusus," kata Bagja dilansir dari Kompas, Kamis (7/11). "Selain daerah yang jauh, kemudian transportasi juga agak menjadi masalah. Maka jelas itu terjadi kerawanan tersendiri."

Selain itu, Bagja juga menjelaskan mengapa di sana rawan adalah karena masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken di mana masyarakatnya tidak mengenal istilah one man one vote. Tak hanya itu, di kedua wilayah tersebut potensi terjadi perang suku juga masih tinggi.

"Kemudian, narasi kuasa lokal di Papua dan Papua Barat itu cukup tinggi," jelas Bagja. "Baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih terjadi juga kan kadang-kadang."

Oleh sebab itu untuk memastikan agar proses Pilkada berjalan sesuai semestinya, maka akan ada langkah khusus untuk pengawasan. "Misalnya nanti ada desk khusus Pilkada Papua," imbuh Bagja.

Selain itu, Bawaslu akan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu daerah setempat untuk melakukan pengawasan bersama aparat keamanan. Jika aparat keamanan mendeteksi adanya kemungkinan kerawanan, maka pihak penyelenggara akan mengikuti arahan. "Kalau teman-teman aparat keamanan telah mendeteksi adanya kemungkinan hal tersebut maka kami akan mengikuti alurnya," ujar Bagja.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa jajarannya telah menyiapkan pengamanan untuk Pilkada serentak 2020. Pilkada akan digelar pada 23 September 2020. "Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

You can share this post!

Related Posts